Ridwan Kamil Larang Perusahaan Cicil Bayar THR Idul Fitri 2023
Ridwan Kamil. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil alias Emil melarang perusahaan swasta yang ada di 27 kabupaten kota di Jabar untuk mencicil Tunjang Hari Raya (THR) karyawan. Emil meminta perusahaan bayar sebelum hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah/2023 Masehi.
Orang nomor satu di Jabar ini mengatakan, THR merupakan hak dari karyawan yang telah membantu bekerja untuk memberikan hal-hal terbaik. Sehingga, jangan sampai ada perusahaan mencicil THR.
"Tidak boleh ada THR dicicil, itu hak dari para pekerja, sudah dihitung, sudah disesuaikan aturannya. Saya minta para perusahaan tidak banyak cari alasan untuk cicil THR itu hak," ujar Emil di Bandung, Selasa (4/4/2023).
1. Perusahaan jangan renggut hak karyawan
Ilustrasi THR (beritabeta.com)Selain THR Idul Fitri merupakan hak untuk karyawan, Emil menegaskan, aturan pembayaran THR juga telah diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang kemudian diturunkan ke Pemprov Jabar.
"Jangan merenggut kebahagiaan dari para pekerja yang sudah berkeringat untuk kemajuan usaha daru perusahaan. Jadi harus dibayar penuh, itu dipertegas," katanya.
2. Pemprov Jabar ikut aturan Kemenaker
ilustrasi THR (IDN Times/Aditya Pratama)Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Rachmat Taufik Garsadi mengatakan, larangan tidak mencicil THR karyawan sudah sejalan dengan Surat Edaran (SE) dari Kemenaker.
"Pada intinya melarang mencicil THR, dan rencananya kami akan mengadakan pertemuan dengan kabupaten/kota, para pengusaha untuk membahas itu," ujar Rachmat saat dikonfirmasi, Rabu (29/3/203).
Rachmat menjelaskan, SE Kemenaker ini pada intinya memperkuat PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Namun, ada beberapa poin yang berbeda dari Peraturan Presiden, salah satunya soal waktu pemberian THR pada karyawan.
"Terkait dengan waktu (pemberian THR) paling lama tujuh hari sebelum hari raya, kemudian bagi perusahaan menerapkan Permenaker 5 tahun 2023 tentang penyesuaian waktu dan pengupahan pada industri padat karya, maka THR-nya tetap dibayar penuh," ungkapnya.
3. Menaker tegas minta perusahaan tidak cicil THR 2023
ilustrasi THR (IDN Times/Aditya Pratama)Untuk karyawan yang belum mendapatkan THR sesuai aturan, Rachmat mengatakan, Pemprov Jabar akan membuat posko pengaduan yang nantinya bisa digunakan sebagai konsultasi para buruh yang belum mendapatkan hak THR dari perusahaan.
"Kami akan membangun posko di kantor, 5 UPTD pengawasan, dan kantor Disnaker kabupaten/kota, dan juga nanti kita akan berbagi media juga selain melalui WhatsApp telepon. Tapi biasanya dari pusat ada aplikasi," katanya.
Untuk diketahui, Menaker RI Ida Fauziyah menegaskan pembayaran THR tak boleh dicicil. THR wajib dicairkan perusahaan kepada pekerja maksimal tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri (H-7 Lebaran).
"THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya ulangi, THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil, saya minta perusahaan agar taat pada ketentuan ini," kata Ida dalam konferensi pers kebijakan pembayaran THR 2023, Selasa (28/3/2023).
Baca Juga: Pemprov Jabar Minta Perusahaan Tak Cicil THR Idul Fitri 2023!
Baca Juga: Kadisnakertrans NTB: THR Karyawan Swasta Dibayarkan Mulai H-10 Lebaran
