PPKM Jabar, Ridwan Kamil: Minta 20 Daerah Buat Posko Pengawasan
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah memutuskan 20 daerah masuk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hari ini aturan soal keputusan itu diharapakan bisa diterapkan dengan maksimal.
"PPKM di 20 daerah kami meminta ada pembuatan posko-posko yang terlihat maupun internal karena untuk jadi tempat koordinasi selama 14 hari ini," ujar Emil di Mapolda Jabar, Senin (11/1/2021).
1. PPKM akan diperpanjang untuk wilayah yang tidak tertib
Ridwan Kamil menghadiri acara Indonesia Millennial Summit by IDN Times (Dok. IDN Times)Ia mengatakan, PPKM yang akan diterapkan selama 11 Januari hingga 25 Januari 2021 bisa berjalan maksimal tanpa kendala yang berat. Menurutnya, aturan PPKM sudah disampaikan di 20 daerah itu.
"Tetapi kalau 14 Hari pun tidak disiplin bukan tidak mungkin PPKM ini ditambah salah," ucapnya.
2. Risiko sektor ekonomi dari PPKM pasti ada
Ridwan Kamil (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)Ia menjelaskan, selama PPKM masyarakat dipastikan tidak akan merasa nyaman menjalani hari-hari. Namun, keputusan ini dirasakan Emil sudah berdasarkan kajian dari pemerintah pusat.
"Keputusan ini memang membatasi karena pasti mengurangi rezeki tapi dalam situasi darurat kesehatan ini harus dipermaklumkan karena semua juga melakukan," tuturnya.
3. Emil minta kapolda sidak selama PPKM di wilayah Jabar
ANTARA/Chairul RohmanSelain itu, Emil mengungkapkan, untuk sektor yang sudah diberikan kelonggaran selama PPKM diharapkan bisa komitmen membantu mengurangi angka penyebaran COVID-19. Ia menyebut, sektor pariwisata juga harus taat aturan PPKM.
"Menjelang akhir pekan saya titip ke Pak Kapolda agar dilakukan inspeksi pemeriksaan pergerakan lintas provinsi khususnya yang menuju daerah-daerah wisata misalnya ke puncak untuk memastikan mereka membawa surat negatif dari konflik antigen," katanya.
4. Berikut daerah di Jabar yang masuk PPKM
Infografis PPKM Jawa-Bali pada 11-25 Januari 2021 (IDN Times/Rikha Khunaifah Mastutik)Seperti diketahui, PPKM Jabar sebelumnya diputuskan oleh Menko perekonomian, Airlangga Hartanto hanya untuk wilayah Bodebek dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Namun, Komite Kebijakan Jabar pun melakukan penilaian dan keluar beberapa daerah lainnya dinilai memiliki kondisi serupa.
Berdasarkan penilaian, ada 20 daerah yang akan menerapkan PSBB Proporsional. Ke-20 daerah tersebut yakni Kabupaten Sukabumi, Sumedang, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Ciamis, Bandung, Bandung Barat, Majalengka, Bekasi, Subang, Bogor, Kota Depok, Tasikmalaya, Banjar, Bandung, Bogor, Bekasi, dan Cimahi.
Baca Juga: Tak Semua Daerah di Bodebek dan Bandung Raya Terapkan PPKM
Baca Juga: Longsor Kabupaten Sumedang, 11 Orang Tertimbun dan Meninggal Dunia
