Jabar Disemprot Mendagri Soal Dana COVID-19, Ini Pembelaan Wagub
ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dan 19 kepala daerah lainnya, terkait dana penanganan COVID-19 di wilayah yang tidak terserap berdasarkan aturan.
Menanggapi teguran itu, Uu Ruzhanul Ulum, Wakil Gubernur Jabar mengatakan, serapan anggaran belum terealisasi secara maksimal bukan berarti tidak memerhatikan aturan Mendagri.
"Pemprov Jabar sangat berhati-hati dalam pengalokasian anggaran. Karena, kalaupun anggaran besar tetapi kalau alokasinya tidak sesuai prioritas dan tak strategis, maka itu kurang pas," ujar Uu dalam keterangan resminya, Senin (19/7/2021).
1. Pemprov Jabar merasa sudah mengikuti aturan Mendagri
Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum saat memimpin rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Mapolda Jabar (Dok. Humas Jabar)Pemprov Jabar terus melakukan pemilahan untuk alokasi anggaran dalam penanganan COVID-19. Adapun untuk pengalihan anggaran, Uu Bilang, Pemprov Jabar sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh Mendagri.
"Kalau kami anggarkan sesuai dengan priotitas, dan prioritas tersebut dianggap cukup untuk menangani COVID-19 selama beberapa bulan ke depan. Menurut saya itu sah saja, dan setiap kepala daerah tidak sama kemampuan anggarannya,"
"Memang itu seolah-olah tidak termasuk kepada nomenklatur refocusing dalam penanganan COVID-19. Tapi hakikatnya nyambung dengan penanganan COVID-19," kata Uu.
2. Gubernur saat ini tengah mempertimbangkan kebutuhan mendesak
@ruzhanul potret Wagub Jabar Uu Ruzhanul UlumStruktur kebijakan pemerintah tidak ditinjau dari hanya satu indikator. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil oleh Pemprov Jabar akan berdasarkan berbagai pertimbangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan dan politik.
"Jadi tidak hitam putih yang namanya keputusan. Gubernur itu jabatan politik, tidak hitam putih. Penuh nuansa pertimbangan dari berbagai aspek," katanya.
3. Pemprov anggap teguran sebagai bahan evaluasi
IDN Times/Humas JabarMeski begitu, Uu menambahkan, Pemprov Jabar menerima teguran ini dan akan menjadi perhatian dalam alokasi dana penanganan COVID-19 ke depannya. Evaluasi dari teguran ini juga akan segera dilakukan.
"Kami yakin Pak Gubernur akan ada pembahasan kembali tentang anggaran ini sebagai bukti ketaatan kami, pemerintah daerah, sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat," kata dia.
4. Selain Jabar ada 18 kepala daerah lainnya yang turut mendapatkan teguran Mendagri
ANTARA FOTO/Wahyu Putro AUntuk diketahui, Mendagri mencatat ada 19 kepala daerah yang belum maksimal dalam merealisasikan anggaran untuk penanganan COVID-19 hingga insentif tenaga kesehatan (nakes) masih rendah. Adapun 19 provinsi yang diberi teguran tertulis tersebut:
1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumbar
3. Provinsi Kepri
4. Provinsi Sumsel
5. Provinsi Bengkulu
6. Provinsi Kepulauan Babel
7. Provinsi Jabar
8. Provinsi DI Yogyakarta
9. Provinsi Bali
10. Provinsi NTB
11. Provinsi Kalbar
12. Provinsi Kalteng
13. Provinsi Sulsel
14. Provinsi Sulteng
15. Provinsi Sulut
16. Provinsi Gorontalo
17. Provinsi Maluku
18. Provinsi Malut
19. Provinsi Papua
Baca Juga: Dewan Bilang Pemprov Jabar Kurang Sigap Tangani COVID-19 Varian Delta
Baca Juga: Pemprov Jabar Kembali Tambah Pasokan Oksigen di RS COVID-19
