Bisnis Gelap Vaksinasi Bandung Barat, Wagub Jabar Minta Aparat Tegas
Ilustrasi petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 saat kegiatan vaksinasi massal (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) meminta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Kabupaten Bandung Barat (KBB) menindak tegas oknum vaksinator yang memperjual belikan dosis vaksin dengan paket tanpa antre di gelaran wisata vaksin di objek wisata Dusun Bambu, Kamis (30/07/2021).
"Kalau ada oknum memanfatkan proses vaksinasi langsung laporkan, kalau benar ada tindak tegas saja. Jangan sampai ada kejadian seperti itu, jangan membiarkan, dan jangan sampai terulang," ujar Uu Ruzhanul Ulum, Wakil Gubernur Jabar, Rabu (27/10/2021).
1. Harusnya kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh vaksinator
Tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang menyuntikan vaksin COVID-19 kepada karyawan mal saat mengikuti vaksinasi COVID-19 massal tahap kedua di Mal Tangerang City, Tangerang, Banten, Senin (1/3/2021) (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)Vaksinasi adalah program pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Sehingga, Uu bilang, dalam pelaksanaannya tidak ada pemerintah meminta biaya pada masyarakat ketika ingin mendapatkan dosis vaksin.
"Saya juga bangga masyarakat makin sadar vaksin, dan hal ini mengakibatkan ada antrean. Harapan kami tidak dimanfaatkan apalagi dengan meminta uang seperti itu," ungkapnya.
2. Satgas COVID-19 dan panitia harus mengontrol proses vaksinasi
Ilustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)Setelah adanya peristiwa ini, Uu meminta Satgas Penanganan COVID-19 KBB harus fokus mengawasi rangkaian vaksinasi dari pendaftaran hingga akhir pemberian dosis. Ia berharap, kejadian ini tidak terulang di wilayah lainnya terutama di Jabar.
"Satgas dan panitia harus kontrol, dan berikan pengawasan ketat pada kegiatan vaksinasi. Artinya jangan sapai ada pungutan liar, dan masyarakat harus antre," katanya.
3. Masyarakat diminta melaporkan jika ada kecurangan dalam rangkaian vaksinasi
Ilustrasi vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil (ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah)Uu menambahkan, masyarakat dalam mengantre harus bersabar dan tidak juga memanfatkan vaksinator untuk bersekongkol agar bisa lebih didahulukan mendapatkan suntikan vaksin. Adapun jika terdapat peristiwa seperti itu, Uu minta masyarakat langsung melaporkan.
"Kalau ada pungutan liar atau tindakan kecurangan lainnya, langsung lapor kami. Bila perlu (sertakan) video dan fotonya," kata Uu.
4. Inspektorat KBB melalukan penyelidikan dari kasus ini
Ilustrasi vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/Jojon)Untuk diketahui, bisnis gelap vaksin di KBB ini memiliki beragam paket. Mulai dari harga Rp500 ribu sampai Rp900 ribu. Masyarakat dijanjikan mendapat kemudahan akses vaksin tanpa harus menunggu antrean.
Inspektorat KBB membenarkan adanya bisnis gelap vaksin yang terjadi di wilayahnya. Saat ini, kasus itu tengah mereka dalami, "Surat perintah audit sudah turun. Tinggal menunggu hasilnya. Informasinya pungutan itu mempermudah pelayanan khusus bagi orang-orang tertentu," kata Sekretaris Kantor Inspektorat Kabupaten Bandung Barat, Bambang Eko Wahjudi, Selasa (26/10/2021).
Melakukan jual beli vaksin tidak dibenarkan dalam aturan manapun, baik menjual dosis vaksin maupun menjual jasa pelayanan suntik vaksin.
Inspektur pembantu khusus (Irbansus) sudah diterjunkan untuk melakukan penyelidikan atas kasus itu. Saat ini, Inspektorat belum bisa membuka kasus ini lebih dalam sebelum penyelidikan selesai.
"Pada prinsipnya proses vaksinasi dan dosis tidak boleh diperjualbelikan. Nanti kita akan selidiki siapa pelakunya, bentuk pelanggarannya, serta pelakunya apakah melibatkan ASN atau tidak," kata Bambang.
Baca Juga: Bisnis Gelap Vaksinasi Bandung Barat, Apa Kata Satgas COVID-19?
Baca Juga: Komersialisasi Vaksin Ada karena Kontrol Buruk Dinkes Bandung Barat
