Aturan Tak Tegas, DPRD Sebut PSBB Bandung Tidak Jelas
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Achmad Nugraha menilai aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Bandung tidak tegas. Bahkan ia menyebut PSBB di Kota Bandung tidaklah jelas.
Pria yang akrab dengan sapaan Ahnug tersebut mengatakan, dalam PSBB jilid I dan jilid II, masyarakat di Kota Bandung masih banyak ke luar rumah. Selain itu beberapa tempat penyekatan juga masih ramai dikunjungi masyarakat.
"Bandung ini, waduh, saya di lapangan dan melihat pelaksanaan PSBB, seperti wilayah Alun-alun, wilayah Asia Afrika masih ramai. Tidak jelas penutupan apa, tempat yang ditutup di mana," ujarnya saat dihubungi, Minggu (31/5).
1. PSBB I dan II tidak membuat masyarakat disiplin
Ahnug yang juga Politisi PDI Perjuangan tersebut menuturkan, tidak adanya aturan tegas membuat masyarakat minim pengetahuan pencegahan COVID-19. Pada PSBB jilid I dan II masyarakat ditemukan banyak yang masih keluar rumah.
"Bandung PSBB belum maksimal Bandung dari awal PSBB sampai sekarang masyarakat belum disiplin," ungkapnya.
2. Pemkot Bandung lamban berikan bantuan pada Non DTKS
Selain itu, Pemkot Bandung juga telat memberikan bantuan pada masyarakat terdampak COVID-19. Ia bahkan mengontrol langsung keadaan di lapangan bahwa warga non DTKS banyak yang belum mendapatkan bantuan.
"Bandung juga telat berikan bantuan tunai. Saya lihat kontrol dari dewan, pelaksanaannya sangat lamban. PSBB ke-I dan II masyarakat yang perlu bantuan 160 ribu non DTKS ini tidak terbagikan," katanya.
3. Akibat lamban berikan bantuan, masyarakat nekat keluar rumah cari nafkah
Ia beranggapan, dengan proses pemberian bantuan yang lamban dari Pemkot Bandung pada non DTKS, maka masyarakat banyak yang keluar dan mencari nafkah. Menurutnya, bagaimana pun ekonomi merupakan hal utama dalam rumah tangga dan kehidupan sehari-hari.
"Non DTKS akhirnya cari nafkah dan akhirnya keluar karena perutnya tidak boleh kosong. PSBB ini memang tidak perlihatkan keberhasilannya," jelasnya.
4. Setuju PSBB diperpanjang dibandingkan terapkan new normal
Ahnug sendiri sepakat jika Kota Bandung belum pas jika harus menerapkan skema new normal atau normal baru yang dicanangkan Pemprov Jabar. Bandung masih perlu PSBB dan masyarakat harus lebih sadar terkait protokol pencegahan COVID-19.
"Saya setuju kalau Bandung belum siap. Masyarakat juga tidak tetapkan social distancing dengan jelas. Sosialisasi harusnya lebih matang," kata dia.
Baca Juga: Ini Alasan Pemkot Memperpanjang PSBB Kota Bandung hingga 29 Mei
Baca Juga: Ini Daftar 15 Kabupaten/Kota di Jabar yang Terapkan New Normal
Baca Juga: Penerapan New Normal Dinilai Tak Membantu Bisnis Kapal Penumpang