Purwakarta Optimistis Raih Kabupaten Sehat, Ini Alasannya
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Purwakarta, IDN Times - Angka bebas buang air besar sembarang (Open Defecation Free/ODF) menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Upaya memperbaiki kondisi ODF itu pun terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
"(Kabupaten Sehat) dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dan pemerintah daerah," kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dalam keterangan persnya, Kamis (9/2/2023).
Anne menjelaskan, KKS merupakan suatu kondisi daerah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk. Tujuannya antara lain agar penduduk dapat hidup dan bekerja dengan baik di daerahnya.
1. Target Kabupaten Sehat dibahas dalam rapat monitoring
Hal itu disampaikan bupati pada agenda Rapat Monitoring Progres Persiapan Penilaian Kabupaten Kota Sehat, kemarin. Kegiatan yang digelar di Aula Pendopo Pemerintah Kabupaten Purwakarta itu dihadiri para pejabat dinas terkait di daerahnya.
Anne meminta jajarannya untuk bersinergi meraih predikat Kabupaten Sehat tahun ini. “Dengan terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan sarana, produktivitas, dan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
2. ODF Purwakarta diklaim sudah memenuhi kriteria KKS
Kriteria sekaligus penilaian untuk daerah yang mengikuti program KKS tahun ini salah satunya adalah tingkat ODF. Anne menyebutkan pencapaian ODF itu harus di atas 80 persen, sedangkan ODF Purwakarta saat ini sudah mencapai 89,06 persen.
"Meskipun kondisi di lapangan belum sepenuhnya selesai, namun telah terverifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Ini artinya kita sudah dapat mengikuti penilaian (KKS) tersebut," tutur Anne optimistis daerahnya lolos dalam penilaian tersebut.
3. Program Kabupaten Sehat dilakukan hingga tingkat desa
Bupati secara khusus meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terlibat secara penuh dan secepatnya menyelesaikan kelengkapan pengisian indikator yang ditetapkan. Khususnya, sembilan tatanan penilaian yang harus dilengkapi oleh setiap OPD dan jaringannya hingga tingkat kecamatan dan desa.
"Para camat juga segera menyiapkan komponen penilaian tingkat kecamatan dan memerintahkan kepala desa dan lurah untuk memfasilitasi kelengkapan tingkat desa baik persiapan dokumen ataupun persiapan lapangan yang diperlukan," tutur Anne.
4. Penanganan ODF dimulai dengan memastikan verifikasi
Sementara itu, Sekretaris Daerah Purwakarta Norman Nugraha dalam keterangannya turut menjelaskan upaya untuk meraih predikat KKS. Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan jajaran Tim Pembina, Forum KKS , dan Koordinator KKS.
Dalam hal ini, upaya pemerintah daerahnya termasuk melakukan verifikasi angka ODF.
"Verifikasi ODF adalah proses memastikan status ODF suatu komunitas masyarakat yang menyatakan bahwa secara kolektif mereka telah bebas dari perilaku buang air besar sembarangan," kata Norman.
Baca Juga: Panen Manggis Khas Purwakarta Tak Lagi Mulus Usai Lewati Puncak Siklus
Baca Juga: Purwakarta Bebas Desa Tertinggal Berkat Tata Kelola Anggaran yang Baik
Baca Juga: Imunisasi Kurang Maksimal, Purwakarta Tak Lagi Bebas Campak