Cairkan 1,7 Juta USD, PBB Bantu Pemulihan Ekonomi Setelah Pandemik
Ilustrasi protokol kesehatan(ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengalokasikan 1,7 juta USD ke Indonesia untuk melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan, dalam pos dana tanggap dan pemulihan COVID-19. Pengucuran dana itu juga diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih inklusif untuk masyarakat Indonesia.
Kelompok yang ditarget dari dana tersebut merupakan mereka yang terkena dampak pandemik COVID-19 dan tengah berusaha untuk pulih. Empat badan PBB yang terlibat antara lain ILO, UNAIDS, UNDP dan UNHCR, di mana bersinergi dalam proyek “Employment and Livelihood” selama lebih dari satu tahun terakhir.
Keempat badan tersebut punya tiga cara dalam memberi bantuan, antara lain mendukung pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha; memberikan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan penghasilan; dan mempromosikan pasar tenaga kerja yang setara dan inklusif, serta bebas dari diskriminasi.
1. Proyek Employment and Livehood diklaim ikut mengakselerasi pemulihan ekonomi
GoogleKepala Perwakilan PBB Indonesia Valerie Julliand mengatakan, program “Employment and Livelihood” terbukti memberikan dampak positif yang signifikan, meski beroperasi dalam waktu pendek.
“PBB menetapkan target sangat tinggi dalam hal bagaimana kami memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia,” kata kata Valerie, dalam acara daring penutupan proyek yang diselenggarakan Katadata dan ILO, Rabu (20/4/2022).
Valerie mengatakan, dampak terberat dari COVID-19 menimpa masyarakat di Indonesia, khususnya para perempuan, anak muda, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang disabilitas, dan pengungsi.
Melalui pengembangan kapasitas, proyek diklaim telah mengakselerasi pemulihan perekonomian untuk mereka yang tinggal di kawasan tertinggal, terutama kawasan timur Indonesia meliputi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.
2. PBB libatkan 6.000 SDM untuk melancarkan programnya
Unsplash.com/Kris AtomicDi sisi lain, dalam membangun tempat kerja yang inklusif terutama mengarusutamaan kesetaraan gender, program ini telah membangun kemampuan kewirausahaan dan berbagai keterampilan bagi lebih dari 4000 perempuan dan kelompok rentan lainnya.
Untuk memaksimalkan program ini, PBB melibatkan 6.000 sumber daya manusia (SDM), aparatur sipil negara (ASN), serta mitra sosial. Mereka juga berkontribusi pada capaian tujuan pembangunan keberlanjutan (TPB), khususnya dalam hal kesetaraan gender dan prinsip pemulihan ekonomi.
3. Pelatihan kewirausahaan jangkau 1.634 UMKM
Pemulihan ekomoi oleh PBB (IDN Times/Istimewa)Dampak kesenjangan keterampilan pada pasar tenaga kerja akibat COVID-19 mendorong proyek untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah, pekerja dan pengusaha, agar lebih cepat bertindak untuk pemulihan ekonomi secara inklusif.
Michiko Miyamoto, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste mengatakan bahwa proyek singkat ini telah mencapai sebagian besar target, bahkan melampauinya.
“Bootcamp bagi perusahaan rintisan telah diikuti oleh 98 startup. Pelatihan kewirausahaan secara daring juga berhasil menjangkau 1.634 UMKM untuk pelatihan rencana bisnis dalam pengembangan produk dan jaringan,” ujar Michiko.
4. Ada diskusi antara pengusaha dan pemerintah
Program Kaderisasi UlamaProyek satu tahunan ini ditutup dengan diskusi antara Vivi Yulaswati, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; Elly Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI); dan Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Diskusi tersebut diharapkan dapat membuahkan strategi bagi Indonesia dalam mengambil tindakan nyata dan mendorong inklusivitas. Tak hanya itu, ada pula strategi bagi sektor swasta dan asosiasi bisnis, di mana perlu merespons ketidaksetaraan atau kesenjangan yang sangat tinggi yang disebabkan oleh pandemik COVID-19.
Baca Juga: Pemulihan Pariwisata Fokus di Bali Selatan, Desa Wisata Minta Didukung
Baca Juga: Bos BI Ungkap 2 Risiko yang Mengancam Pemulihan Ekonomi RI
Baca Juga: Dorong Pemulihan Ekonomi Kreatif, RI-Australia Gelar Festival Sinema