Berinovasi Menggaet Investasi untuk Meredam Arus Urbanisasi
Pemerataan investasi mengikis kesenjangan ekonomi daerah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Waktu menunjukkan pukul 04.00 WIB saat Harum Sari terbangun dari tidur nyenyaknya. Bergegas dia membasuh muka dan berwudu. Sebentar lagi adzan Subuh berkumandang dan kewajibannya sebagai seorang muslim melaksanakan salat di waktu fajar.
Usai beribadah, Harum menuju kamar mandi. Masuk shift pertama di sebuah pabrik otomotif di Kabupaten Cirebon, membuat dia harus bersiap dan pergi pagi sebelum matahari terbit menerangi rumahnya.
"Setengah 6 pagi harus sudah sampai pabrik. Kan masuk jam 6 kurang 10 menit. Jadi berangkat dari rumah jangan lebih dari set 6 pagi, kalau engga nanti telat," kata Harum ketika berbincang dengan IDN Times, Minggu (19/7/2022).
Jarak dari rumah menuju tempat kerja di daerah Cangkring, Kabupaten Cirebon, tak begitu jauh. Jika memakai kendaraan umum biasanya Harum menempuh waktu 40 menit karena angkutan kota kerap ngetem. Namun, sekarang karena sudah berkeluarga dia pun bisa diantar suaminya dan hanya membutuhkan waktu 15 menit hingga 20 menit saja.
Harum merupakan warga asli Cirebon. Dia lahir dan menempuh pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) di kabupaten yang sama. Meski sekolahnya adalah jurusan administrasi perkantoran, sekarang dia bekerja sebagai operator membuat kabel untuk minibus.
Wanita 25 tahun ini baru dua tahun bekerja di perusahaan tersebut. Sebelumnya dia bekerja di pabrik tekstil setelah lulus SMK. Belum pernah sekalipun Harum meninggalkan Cirebon. Dia memilih untuk bekerja dan membangun rumah tangga di tanah kelahirannya.
"Dulu pernah kepikiran juga untuk pergi ke kota besar seperti Jakarta atau daerah lain cari kerja. Tapi ga tahu kenapa kaya belum siap saja. Jadi saya coba cari kerjaan di sini dan alhamdulillah dapat," kata Harum.
Sekarang Harum sudah memantapkan diri untuk bekerja di Cirebon. Dengan adanya niatan pemerintah untuk membangun kawasan industri Rebana di Cirebon dan sekitarnya, dia berharap semakin banyak kesempatannya dan masyarakat lain untuk bisa bekerja di daerah dan tak harus pergi jauh ke kota besar.
Menurut Harum, sampai sekarang masih banyak teman-temannya yang pergi ke daerah lain karena sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai di Cirebon. Maka, ketika pemerintah ingin melakukan perluasan kawasan industri di Cirebon, kabar tersebut jadi angin segar khususnya bagi anak muda sehingga tidak harus pergi jauh mencari kerja.
"Harapannya bisa menyiapkan lapangan kerja lebih gampang. Loker (lowongan kerja) juga jadi banyak kan. Nah yang perlu lagi jangan sampai orang di daerah tidak kerja, tapi orang luar yang 'dititipkan' justru dapat kerja duluan di sini," ungkapnya.
Harum adalah satu dari sekian banyak anak muda yang bekerja di daerah tempat kelahiran. Bekerja di daerahnya menjadi pilihan yang tepat. Lapangan kerja di daerah sekarang sudah terbuka luas seiring pembangunan berbagai industri.
Kabupaten Cirebon salah satunya. Daerah ini sekarang menjadi salah satu pilihan bagi pemodal dalam negeri maupun asing untuk berinvestasi di Jawa Barat. Berbagai infrastruktur yang dibangun sekitar kabupaten ini menjadi daya tarik investor, seperti keberadaan akses tol, bandara, hingga pelabuhan Patimban yang tengah diprioritaskan pemerintah.
Berbeda dengan beberapa tahun silam di mana investasi Jabar masih berfokus di sekitar Bodebek dan Bandung Raya, saat ini pemerataan investasi mulai terasa baik di Jabar bagian timur maupun selatan.
Pertumbuhan investasi di Jabar ke depan diproyeksi lebih tinggi setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021, terkait Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, termasuk 170 proyek dan program dengan nilai investasi sebesar Rp370,93 Triliun.
Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Koordinator Bidang Perekonomian, sebanyak 2 proyek dengan nilai Rp1,4 triliun di Jawa Barat telah selesai dibangun, 10 proyek senilai Rp7, 7 triliun sedang dalam tahap konstruksi, 52 proyek senilai Rp52,3 triliun dalam tahap persiapan, dan 106 proyek dengan nilai Rp310,3 triliun dalam tahap perencanaan.
Pemerintah pusat mendorong penyelesaian proyek-proyek yang dianggap prioritas dan memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional, khususnya proyek yang telah memasuki tahap konstruksi dan persiapan agar mendapat dukungan alokasi anggaran dari kementerian/lembaga sehingga dapat selesai pada 2024.
Baca Juga: Trading atau Investasi Saham, Mana yang Lebih Menguntungkan? Cek!
1. Pemerintah daerah berlomba lakukan perbaikan untuk menggaet investor
Tak ingin merelakan peluang investasi masuk ke provinsi lain, sejumlah daerah di Jabar mulai meramu inovasi apa yang sekiranya bisa membuat investor mau menanamkan modal. Harapannya, investasi tersebut bisa membuka lowongan kerja sehingga masyarakat tidak harus bepergian hingga ke luar kabupaten/kota untuk mencari nafkah.
Salah satunya dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon dengan membentuk Tim Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (TAPD). Tim ini diisi oleh para pakar yang bakal memberikan masukan dan pemikiran terkait konsep pembangunan, termasuk kaitannya dengan investasi yang akan masuk ke daerah ini.
Bupati Cirebon Imron mengatakan, saat ini angka pengangguran di Kabupaten Cirebon kembali meningkat akibat pandemik COVID-19. Kondisi ini mengkhawatirkan karena bisa berdampak pada banyak hal negatif.
Berdasarkan data BPS Jabar angka pengangguran di Kabupaten Cirebon pada 2020 mencapai 11,52%. Angka tersebut naik dibandingkan pada 2019 sebelum COVID-19, yaitu 10,35%. Meski demikian pada 2021 angka kembali turun menjadi 10,38%.
"Dengan adanya TAPD diharap Kabupaten Cirebon bisa bersaing dengan kabupaten lain yang setara. Salah satunya, yaitu dengan bisa menggali potensi yang dimiliki dan memanfaatkannya dengan baik," ujar Imron dikutip IDN Times dari laman setda.cirebon.go.id.
Selain itu, Pemkab Cirebon saat ini tengah mengurai benang kusut perizinan bagi investor. Sedikitnya pihak asing yang menanamkan modalnya di daerah ini bukan karena potensi yang tidak ada, melainkan rumitnya perizinan yang bisa mereka dapat.
"Maka perizinan untuk investor harus dipermudah,” kata dia.
Inovasi untuk memberikan kemudahan bagi para investor pun dilakukan Pemkab Garut. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Garut Wahyudijaya mengatakan, inovasi juga dilakukannya untuk menarik investor agar mau berinvestasi di Kota Dodol ini.
Pemkab Garut telah menyiapkan tujuh kecamatan yang bisa dikembangkan oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Mayoritas ada di kawasan utara Garut hingga empat kecamatan yaitu, Leles, Limbangan, Malangbong, dan Cibatu.
"Kami saat ini berencana membangun mal pelayanan publik (MPP) agar segala pelayanan bisa lebih mudah. Sekarang memang untuk pelayanan bagi investor masih ke dinas masing-masing. Tapi semuanya tetap berdasarkan koordinasi dari DPMPTSP. Verifikasi semua ada di kami," kata Wahyu ketika dihubungi IDN Times.
Wahyudijaya mengatakan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan MPP sebesar Rp15 miliar. Namun pada tahap awal, hanya digelontorkan sebesar Rp8,5 miliar.
DPMPTSP Garut menargetkan pembangunan mal tersebut selesai pada Oktober 2022 atau paling telat awal 2023. Di gedung tersebut nantinya tidak hanya ada perwakilan dinas saja, melainkan juga lembaga horizontal seperti BUMD dan aparat keamanan yang bisa menunjang tumbuhnya investasi di Garut. MPP bakal melayani masyarakat dalam menerbitkan dokumen perizinan atau pun berkas kependudukan.
Menurutnya, perkembangan industri di Garut sudah terasa beberapa tahun ke belakang. Sudah ada tiga perusahaan asing yang membangun pabrik di Garut yang fokus pada produk tekstil. Wahyu optimistis keberadaan pabrik ini pun berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang sempat tersendat akibat gelombang pandemik dua tahun terakhir.
Dari data BPS Jabar, pada 2019 angka pengangguran di Kabupaten Garut mencapai 7,35% yang kemudian naik pada 2020 hingga 8,98% seiring adanya pandemik COVID-19. Namun, angka ini mulai menurun lagi di mana pada 2021 menjadi 8,68%.
Satu hal yang tengah diupayakan Pemkab Garut sekarang adalah pembangunan pembangkit listrik negara banyu (PLTB). Salah satu perusahaan dari Denmark disebut sudah melihat kawasan di Garut Selatan. Ada di tiga kecamatan yang jadi sasaran, yaitu pameungpeuk, cibolang dan cisompet. Jika ada PLTB maka industri yang hendak masuk ke Garut diyakini tidak kesulitan mendapatkan suplai listrik.
Dalam urusan inovasi mempermudah pelayanan masyarakat termasuk kemudahan investasi, Kabupaten Bandung nampaknya bisa jadi rujukan. Pemkab Kabupaten Bandung telah membangun MPP terbesar se-Jabar pada Desember 2021. Peresmian gedung ini bahkan dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo serta Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
MPP ini melayani 516 pelayanan administrasi, perizinan, dan non-perizinan dari 27 organisasi perangkat daerah (OPD), BUMN, serta layanan perbankan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menuturkan, keberadaan MPP diharap bisa mempermudah dan mempercepat pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat. Dengan kemudahan tersebut diyakini pula makin banyak investor mau berinvestasi di daerah ini.
"MPP menjadi salah satu instrumen pemda dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mendukung investasi di Kabupaten Bandung," kata Dadang.
MPP pun menjadi cara dalam mengurangi egosektoral antarlembaga pemerintah. Dengan demikian pelayanan lintas lembaga bisa lebih mudah dan cepat.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Ben Indra Agusta mengatakan, pihaknya mendorong percepatan investasi di Kabupaten Bandung. DPMPTSP melakukan berbagai upaya untuk mempermudah proses perizinan dan mempercepat penerbitan izin praktik.
Salah satunya dengan digitalisasi pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Bagi masyarakat yang ingin mengetahui progres perizinan yang ia ajukan, ujar dia, DPMPSTP telah menyiapkan aplikasi SAMIRINDU. Lewat aplikasi ini pemohon bisa melacak izin.
Kemudian, sejak bulan Februari hingga April 2022 DPMPTSP menjalankan Program SI MANG AJI (Sistem Mobil Anu Ngajemput Izin).
"Kita mengoptimalkan mobil layanan perizinan secara terjadwal ke setiap Kecamatan untuk menjemput dan memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan," ungkapnya.
Baca Juga: Dukung Potensi Daerah, APKASI Siap ‘Lahirkan’ 416 Desa Wisata Baru
Baca Juga: Dorong Pertumbuhan Investasi di Daerah, BKPM Kerja Sama dengan APKASI
Baca Juga: Menkumham Yasonna Promosi Kemudahan Investasi dan Omnibus Law di AS
Baca Juga: Strategi Investasi Saham untuk Millennial dan Tipe-tipenya