Zulhas Sebut Kodisi SPPG Lebih Bagus Ketimbang Dapur Rumahnya

Zulhas menyampaikan, MBG itu merupakan program pemerintah, dengan BGN sebagai penanggungjawab penuh. Namun saat ini semuanya terlibat untuk mendukung prigram agar sesuai target. Dia menegaskan keterlibatan pemerintah daerah juga penting.

"Bupati, Camat, kepala desa, kepala dinas, gubernur semua, jadi ini pekerjaan kita semua. Sudah ada Perpres 115 bahwa ini pekerjaan kita bersama ya tanggung jawab utamanya ada di BGN," katanya.

Dia mengklaim, SPPG saat ini juga sudah lebih baik. Mulai dari Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan gizinya terjamin.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong pemberdayaan petani kecil dan siswa sekolah, dalam memenuhi kebutuhan produksi MBG. Dia mengatakan, untuk meningkatkan daya saing, kualitas kesehatan dan membangun rasa keadilan, ada tiga poin yang harus dilakukan dalam menyerap anggaran MBG untuk Jabar yang angkanya sekitar Rp54 triliun.

Jumlah tersebut, menurutnya, harus beredar di seluruh wilayah Jawa Barat, salah satunya dengan mengoptimalkan bank daerah. Seperti dengan membangun ekosistem ekonomi, yang mana komoditas untuk produksi MBG berasal dari petani kecil di Jabar.

"Sehingga MBG merupakan pasar untuk masyarakat mengakses pasar penjualan telur, penjualan ikan, penjualan sayur-sayuran, penjualan beras. Sehingga para petani bisa langsung menjual ke penyedia jasa layanan MBG. Tidak berputar ke beberapa tangan," ujarnya.

SPPG yang terdapat di wilayah Provinsi Jawa Barat belum semua mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemprov Jabar mencatat jumlah dapur program MBG baru sebanyak 836 dari total 3.603.

"SPPG telah memiliki sertifikat (SLHS) sebanyak 836 (23.62 persen), dan yang mengajukan 1.548 atau 57.27 persen," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, Selasa (16/12/2025).

Sementara, SPPG di Jabar yang sudah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), Herman mengatakan, totalnya ada sebanyak 2.286 dapur, dan yang dinyatakan memenuhi syarat ada sebanyak 2.003. Artinya, masih ada beberapa dapur yang belum memenuhi persyaratan tersebut.

"Kemudian SPPG dilakukan pemeriksaan Laboratorium ada sebanyak 1.575 dapur, atau 44.50 persen. Tercatat juga penjamah pangan SPPG yang sudah dilatih ada 74.858," kata Herman.

Dalam perjalanannya, Herman mengungkapkan, rendahnya SPPG yang mengantongi SLHS terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya soal banyak yayasan yang belum mau mengajukan sertifikat tersebut.

"Selain itu, ditemukan juga masih ada SPPG yang kurang kooperatif dengan Dinkes Kabupaten dan Kota di Jabar," ucapnya.