Waspada! Tarif Trump Ancam Industri Padat Karya di Jabar

04 Apr 2025, 18:25 WIB

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif mengenai rencana tarif Pemerintah pada acara “Make America Wealthy Again”, Rabu, 2 April 2025 (flickr.com/The White House)

Bandung, IDN Times - Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menetapkan tarif baru impor berbagai negara ke AS. Dalam daftarnya, produk ekspor Indonesia ke negara Paman Sam itu akan dikenakan bea masuk yang diatur dalam tarif timbal balik (resiprokal) kepada Indonesia sebesar 32 persen.

Kondisi ini tentunya akan berdampak terhadap sektor industri padat karya di Provinsi Jawa Barat. Apalagi, nilai ekspor produk Jabar paling tinggi ke AS dibandingkan dengan 12 negara ekspor lainnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Nining Yuliastiani membenarkan soal dampak dari kebijakan Presiden Trump itu. Mengingat, Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor dari para industri di Jabar.

"Mengingat Amerika Serikat merupakan mitra dagang utama bahkan nomor satu terbesar sebagai negara tujuan ekspor dari Jawa Barat," kata Nining, Jumat (4/4/2025).

1. Padat karya paling berdampak

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio (kiri) dan Presiden AS Donald Trump. (dok. X/@marcorubio)

Berdasarkan data ekspor non-migas Jawa Barat dari Januari-Desember 2024, mencapai USD37,87 miliar di mana pada akhir bulan tahun kemarin nilai ekspor ke Amerika Serikat mencapai mencapai USD502,70 juta.

Angka tersebut paling besar dari negara lainnya seperti Filipina USD256,99 juta dan Jepang sebesar USD218,35, juta dengan kontribusi ketiganya terhadap ekspor mencapai 31,41 persen.

Salah satu yang turut memberikan kontribusi besar yaitu golongan alas kaki sebesar USD 20,50 juta dan juga pakaian jadi bukan rajutan. Dengan saat ini, Nining khawatir akan akan berdampak kepada penurunan produksi padat karya di Jabar.

"Pemberlakuan tarif Donald Trump berpotensi membuat industri padat karya, seperti pakaian jadi dan tekstil mengalami penurunan," kata dia.

2. Jumlah pesanan baju dari AS bisa menurun

Infografis Daftar Tarif resiprokal Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump (IDN Times/Aditya Pratama)

Kemungkinan penurunan produksi itu, menurutnya, muncul karena banyak brand dunia asal AS mempunyai pangsa pasar yang besar di Indonesia. Sehingga, dengan tarif baru ini, berpotensi akan mengalami penurunan pemesanan terhadap pabrik-pabrik di Indonesia, termasuk Jabar.

"Dengan pengenaan tarif yang lebih tinggi, brand dunia asal AS ini akan turunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia," katanya.

Meski begitu, Nining mengatakan, tarif baru ini juga akan membuat Indonesia dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China yang mengincar pasar alternatif.

"Industri padat karya menyumbang sebagaian besar ekspor ke Amerika Serikat. Dengan tekanan saat ini, sektor tersebut kemungkinan besar akan sangat terdampak yang pada akhirnya dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja," kata Nining.

3. Berikut langkah mitigasi dari Pemprov Jabar

Infografis 15 Daftar Ekspor RI yang Paling Terdampak Tarif Trump (IDN Times/Aditya Pratama)

Disperindag Jabar sendiri kini tengah menyiapkan langkah mitigasi agar dampak tarif AS terhadap ekspor Jawa Barat tidak terdampak secara signifikan. Salah satunya mendorong untuk dilakukan diversifikasi ekspor.

"Indag akan mendorong untuk melakukan diversifikasi ekspor ke negara di luar Amerika dengan melakukan analisa yang menyeluruh terhadap minat dan ketertarikan produk jabar;" katanya.

Kemudian, dilakukan upaya disersifikasi pasar ekspor, untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat dengan memperluas ekspor negara-negara non-tradisional Timur Tengah, Afrika dan Asia Selatan.

Selanjutnya, pemerintah akan melakukan peningkatan daya saing produk, melalui peningkatan kualitas produk, melakukan inovasi produk, efisiensi produksi dan meningkatkan pemasaran.

"Mendorong diversifikasi produk ekspor yang berbasis potensi daerah dengan meningkatkan daya saing produk, inovasi," ujarnya.

Disperindag Jabar juga akan intens berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan guna mencari langkah-langkah antisipasi.

"Daerah akan menerapkan program yang mendukung kebijakan pemerintah pusat dan Akan dilakukan langkah sinergi," katanya.