Waspada Resesi Global, BI Jabar Incar Investasi Sektor Pangan

Untuk menjaga agar Jawa Barat termasuk Indonesia tidak kekurangan pangan di tengah gejolak ekonomi, BI Jawa Barat berupaya menarik investor agar mau berinvestasi di sektor pangan sebanyak-banyaknya. Dalam waktu dekat, BI Jabar dan Pemerintah Provinsi bakal menggelar West Jabar Invesment Summit (WJIS) pada Rabu dan Kamis (5-6 Oktober 2022).

Bambang menuturkan, saat ini banyak sektor pangan di Jabar yang bisa dikembangkan investor untuk menjaga kebutuhan suplai makanan. Bukan hanya dari segi produksi, melainkan juga distribusi dan infrakstruktur pangan tersebut hingga sampai kepada konsumen.

"Maka di sini kami akan tawarkan sektor investasi tersebut seperti tambak udang, industri susu, hingga pusat distribusi," kata dia.

Khusus sektor pangan, lanjut Bambang, pihaknya sudah menyiapkan sedikitnya 10 proyek yang bisa dimasuki investor. Dengan demikian mereka tidak kebingungan ketika ingin berinvestasi di sektor tersebut.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menganggarkan Rp95 triliun pada 2023 untuk mendukung ketahanan pangan nasional, utamanya untuk mendorong peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa arah kebijakan ketahanan pangan di 2023 mencakup peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, serta dorongan untuk terciptanya SDM pertanian dan perikanan yang berdaya saing.

Selanjutnya, pemerintah ingin mendorong pemanfaatan teknologi dan data serta pengembangan iklim investasi, perkuatan sistem logistik pangan nasional, dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.

"Dan yang terakhir akselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur sistem irigasi dan waduk atau bendungan," katanya dalam rapat panja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah di Gedung DPR RI, Selasa (20/9/2022).

Belanja pemerintah pusat untuk ketahanan pangan akan disalurkan pada Kementerian Pertanian untuk menjaga keberlanjutan peningkatan produksi komoditas pangan prioritas, pengembangan diversifikasi pangan lokal, penguatan rantai pasok logistik pangan, dan food estate.

Selanjutnya akan didorong korporasi petani, pengembangan smart farming dan digitalisasi pertanian. Selanjutnya peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor pertanian.

"Sementara belanja kementerian/lembaga pada Kementerian Kelautan dan Perikanan akan digunakan untuk penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta pengembangan SDM kelautan dan perikanan," ujar Isa.

Selanjutnya di Kementerian PUPR juga ada kontribusi untuk ketahanan pangan, mencakup pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi dan bendungan.

"Untuk belanja non k/l ini akan teralokasi untuk subsidi pupuk yang tentunya diarahkan untuk penyediaan pupuk dengan biaya terjangkau bagi petani secara tepat sasaran," ujarnya.