Waspada Bencana Sesar Lembang, Haruskah Pemukiman Relokasi?

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG, Rasmid mengatakan, lantaran Sesar Lembang tidak bisa diprediksi kapan bergerak, maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan. Langkah mitigasi sebelum bencana terjadi mustinya dilakukan oleh pemerintah.

"Terkait mitigasi, secara garis besar dibagi dua, mitigasi struktural dan nonstruktural. Mitigasi struktural, terkait dengan bangunan. Rumah sakit, sekolah, kantor harus dibangun dengan kekuatan yang tahan 6,8 magnitudo. Sehingga jika sewaktu-waktu ada aktivitas Sesar Lembang bangunan vital itu bisa bertahan," ungkap Rasmid, Selasa (26/1/2021).

"Seko AU dan Observatorium Bosscha itu contoh bangunan dengan standar kegempaan," imbuhnya.

Selain memperhatikan kekuatan bangunan pada objek vital, BMKG juga mendesak agar pemerintah daerah bersikap tegas melarang aktivitas di sepanjang jalur sesar. Sikap tegas itu harus tertuang dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Bandung Barat.

"Tata ruang di sekitar situ tidak boleh ada pemukiman. Pemda bisa mengeluarkan regulasi minimal aktivitas masyarakat harus 500 meter dari garis sesar supaya aman. Itu menjadi ranahnya pihak pemerintah daerah," kata Rasmid.

Sementara mitigasi non struktural, lanjut Rasmid berupa sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana gempa bumi. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, namun untuk meningkatkan kewaspadaan warga agar mereka bisa memitigasi dirinya sendiri.

"Memberitahu bahwa ada ancaman Sesar Lembang di sekitar tempat tinggal mereka. Bahkan masyarakat masih banyak yang tidak tahu garis sesar. Mereka lebih tahu Floating Market dari pada Sesar Lembang. Padahal Sesar Lembang pas di Floating Market," papar Rasmid.

Edukasi itu bertujuan agar masyarakat siap menghadapi bencana. "Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi, saat gempa bumi dan setelah gempa bumi," ujar Rasmid.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Bandung Barat Duddy Prabowo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan rencana kontingensi menghadapi ancaman Sesar Lembang. Namun demikian, Pemda KBB belum memikirkan apakah harus ada relokasi permanen pemukiman yang berada di garis sesar atau tidak.

"Kalau melihat jalur, rata-rata pemukiman padat penduduk yang berada di garis Sesar Lembang ada di sekitar kecamatan Lembang. Di dokumen renkon kita sudah diskenario evakuasi kemana, titik kumpul di mana," ucap Duddy.