Warga Pikul Jenazah dan Siswa Seberangi Sungai Bikin Dedi Murka ke Bupati Sukabumi

Peristiwa tersebut mulanya viral di media sosial. Warga Kampung Tanjung terpaksa menyeberangi Sungai Cikarang untuk membawa keranda jenazah menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cibungur pada Selasa (19/8/2025) lalu.

Dulunya, terdapat jembatan gantung yang menghubungkan Sungai Cikarang. Jembatan itu dibangun pada tahun 2017 namun putus sejak Maret 2025 lalu sehingga warga tidak memiliki akses lain selain menuruni sungai dan menyeberang sejauh 25 hingga 30 meter.

"Warga kami sudah terbiasa dimakamkan di TPU Cibungur Desa Mekarmukti, juga di TPU Desa Sirnasari Kecamatan Surade yang terdekat. Namun sejak jembatan putus, untuk mengantarkan jenazah pun harus turun ke sungai," kata Kepala Desa Tanjung, Dasep Taofiqul Hikmah, Rabu (27/8/2025).

"Selama ini kami bersama Pemdes Mekarmukti, serta relawan sudah berupaya mencari solusi agar jembatan ini bisa segera dibangun kembali. Karena jembatan ini sangat vital untuk menghubungkan antar kecamatan," tambahnya.

Perjuangan serupa harus dialami oleh anak-anak sisea SD hingga SMP di Kampung Tanjung. Mereka harus melawan rasa takut dari derasnya air Sungai Cikarang demi menuntut ilmu di sekolah. Beberapa orang tua pun tak tega hingga menggendong anaknya untuk menyeberangi sungai.

Aulia Rahmawati (11) salah satu pelajar mengaku takut saat menyeberangi Sungai Cikarang untuk pergi sekolah. Namun, tak ada pilihan lain, Aulia dan pelajar lain terpaksa harus menantang maut karena tak ada lagi akses lain.

"Perasaan saya takut, tapi ya mau gimana lagi. Kalau airnya lagi besar saya suka dianterin sama bapak atau kalau misal bapak lagi gak ada saya suka berangkat sekolahnya sama teman-teman saja," kata Aulia kepada awak media.

Tempat mereka menimba ilmu bertepatan di seberang sungai, wilayah Desa Mekarmukti, Kecamatan Waluran. "Kebetulan rumah saya agak jauh dari perbatasan. Di sini hanya sekolah ini yang dekat," ucapnya.

Besar harapan, pemerintah dapat membangun jembatan baru di sungai tersebut, sehingga anak-anak di sana tak perlu lagi bertaruh nyawa untuk sampai ke sekolah.

"Harapan saya semoga ke depannya ada lagi pembangunan jembatan ke sini, terutama untuk bapak KDM saya mohon harapannya, soalnya kita hampir tiap hari sekolah harus nyeberang kayak gini, susah Pak, apalagi kalau hujan airnya besar," ujar Aulia.

Kepala Desa Tanjung, Dasep Taofiqul Hiqmah, menerangkan, jembatan gantung yang menjadi akses vital bagi warganya itu dibangun pada tahun 2017 silam oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Setelah enam tahun kemudian, jembatan tersebut rusak untuk yang pertama kali usai dihantam banjir bandang, tepat di bulan Desember 2024 lalu. Warga pun bergotong royong untuk membangun kembali jembatan gantung.

Namun, jembatan kembali rusak dan bahkan hilang tak tersisa satu jengkal pun. Jembatan itu putus total akibat banjir bandang pada Maret 2025.

"Cuma sayang ada bencana kedua susulan bulan Maret 2025 terjadi lagi sampai bukan putus lagi tapi habis terbawa arus air saking derasnya air, sehingga sampai saat ini belum bisa terbangun kembali," kata Dasep.

Jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya bagi warga, terutama pendidikan dan perekonomian warga yang didominasi petani padi.

"Jembatan tersebut betul-betul satu-satunya akses buat ekonomi, jual beli, pendidikan, kesehatan, sehingga area pesawahan pun ada di desa sebelah. Kebetulan warga kami pesawahan pun areanya ada di Waluran, sehingga akses ekonomi, pendidikan, satu-satunya akses yaitu melintasi jembatan yang putus ini," kata Dasep.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menindaklanjuti keluhan warga terkait jembatan gantung yang rusak di Kampung Tanjung, Desa Tanjung, Sukabumi. Pemerintah Provinsi Jabar pun berencana akan membangun jembatan tersebut dengan menggunakan dana darurat agar akses masyarakat kembali normal.

"Saya pengen (mulai) bangun hari Senin (kemarin), tetapi itu kan kita ngeluarin dana nih, dananya kan harus dana darurat," katanya di Bandung, Selasa (26/8/2025).

Hanya saja, bantuan dana darurat ini bisa digelontorkan dengan syarat bupati setempat mengirimkan surat pernyataan tangap darurat bencana. Dedi pun sudah mengontak bupati namun tidak pernah direspons.  Adapun dana darurat jadi opsi karena anggaran di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar untuk segera membangun jembatan tidak ada.

"Sekarang bupatinya di WhatsApp checklist terus, gimana gitu loh? Jadi kita ingin cepet, karena yang lain sudah dibangun," ucapnya.

Respons Bupati Asep Jafar yang lambat ini disesalkan Dedi,  mengingat persoalan yang muncul di Sukabumi begitu banyak. Pemprov Jabar bahkan sebelumnya sudah membangun empat jembatan di satu desa. Oleh karena itu, Dedi meminta agar bupati bisa lebih memperhatikan kondisi ini.