Duh, Warga Cirebon lebih Banyak Belanja Rokok Dibanding Beli Beras

Menurut Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Judiharto Trisnadi, angka tersebut berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terbaru tahun 2024. Survei ini mencerminkan perilaku konsumsi riil masyarakat di tingkat rumah tangga.

“Data kami menunjukkan bahwa pengeluaran untuk rokok menduduki posisi tertinggi kedua setelah konsumsi beras dan kebutuhan makanan lainnya. Bahkan dalam kelompok konsumsi tertentu, rokok bisa mengalahkan kebutuhan pokok seperti protein hewani dan pendidikan,” ujar Judiharto dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6/2025).

Ia menambahkan, pengeluaran rokok yang tinggi bukan hanya masalah ekonomi rumah tangga, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup. “Ini adalah beban domestik yang seharusnya bisa dialihkan ke hal yang lebih produktif, seperti gizi anak, pendidikan, atau tabungan keluarga,” katanya.

Kebiasaan merokok tidak hanya menguras pengeluaran, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti jantung, stroke, dan kanker paru.

“Efek domino dari tingginya konsumsi rokok itu sangat panjang. Bukan hanya menyangkut kesehatan perokok, tapi juga anak-anak yang menjadi perokok pasif, serta tekanan ekonomi rumah tangga karena biaya pengobatan yang tinggi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dr Neneng Hasanah beberapa waktu lalu.

Neneng menambahkan, keluarga berpenghasilan rendah yang tetap mempertahankan kebiasaan merokok cenderung mengorbankan alokasi kebutuhan penting lainnya.

“Seringkali yang dikorbankan adalah asupan gizi anak atau biaya pendidikan. Akibatnya, kemiskinan antargenerasi makin sulit diputus,” ucapnya.

Fenomena tingginya pengeluaran untuk rokok dibanding bahan pangan bukan hal baru dan tidak hanya terjadi di Cirebon. Namun, angka di Kabupaten Cirebon terbilang signifikan.

Judiharto menjelaskan, tren ini juga tercermin secara nasional, terutama di wilayah pedesaan dan kelas ekonomi menengah ke bawah.

“Ini adalah tren jangka panjang yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Rokok kerap dianggap sebagai pelipur lara, apalagi di kalangan pekerja informal yang banyak berada di wilayah ini,” ungkapnya.

Ia menekankan perlunya perhatian khusus dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam mengatur pengeluaran rumah tangga.

Judiharto menilai, penting bagi pemerintah daerah mengembangkan kampanye literasi keuangan dan kesehatan masyarakat berbasis data. “Masyarakat perlu tahu bahwa Rp92 ribu sebulan itu bisa diubah menjadi investasi kesehatan keluarga. Bayangkan jika dialihkan ke pembelian telur, sayur, susu, atau ditabung untuk pendidikan anak,” katanya. Ia berharap ada regulasi atau insentif yang membuat akses rokok menjadi lebih terbatas, terutama bagi remaja dan kelompok miskin.