Walk Out Paripurna, PSI Anggap RAPBD Kota Bandung Tidak Pro Rakyat

Yang paling mencolok dari RAPBD 2022, Christian bilang bahwa tidak ada transformasi anggaran maupun solusi terhadap permasalahan yang ada di Kota Bandung. Menurutnya, alokasi anggaran tidak proporsional.

"Permasalahan besar Bandung seperti banjir, transportasi umum, dan penanganan sampah tidak tersentuh dalam kebijakan-kebijakan Wali Kota Bandung selama ini," ucapnya.

Anggaran belanja modal yang hanya berada di angka Rp626 miliar atau hanya sebesar 9,41 persen di APBD 2022, dikatakannya masih jauh dari angka idealnya yaitu 30-40 persen dari APBD. Khususnya belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi bahkan hanya sebesar Rp112,9 miliar atau 1,69 persen dari total APBD.

"Tanya saja ke warga Kota Bandung, apakah terasa ada pembangunan signifikan beberapa tahun terakhir ini? Yang ada kota kita semakin semrawut dan tidak terurus. Taman-taman dan infrastruktur fisik kita kondisinya menurun dan tidak sebaik dulu lagi, jauh dibanding zaman wali kota sebelumnya," katanya.

Selama Kota Bandung dipimpin oleh Oded M. Danial, PSI menilai tidak ada inovasi dan gebrakan untuk mengatasi kesenjangan sosial dan pemulihan ekonomi. Christian mengatakan, berdasarkan data BPS 2020, jumlah penduduk miskin bertambah 15.000 orang dan tingkat kedalaman kemiskinan juga naik dari 0,53 menjadi 0,61 di tahun 2020.

Kemudian, anggaran untuk belanja pegawai dan juga kenaikan tunjangan perumahan pejabat DPRD juga naik sebesar Rp20 juta Rupiah di tahun 2022 ini.

"Bandingkan dengan belanja pegawai yang sangat besar dan semakin naik dari tahun ke tahun. Uang APBD habis untuk belanja pegawai saja, tidak terasa untuk masyarakat," ucapnya.