Bandung, IDN Times - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, segera menertibkan bangunan di sempadan sungai guna mengembalikan fungsi alami daerah aliran sungai (DAS). Adapun kebijakan ini merupakan hasil rapat koordinasi kepala daerah se-Jawa Barat dengan Menteri ATR/BPN.
"Untuk bangunan yang berdiri kurang dari lima tahun, sertifikatnya akan dicabut. Sementara yang sudah lebih dari lima tahun akan mendapat uang kerohiman sebagai kompensasi," ujar Farhan, Senin (17/3/2025).
Pemerintah Kota Bandung turut mendorong agar para camat dan lurah segera mendata bangunan di sempadan sungai di wilayah masing-masing dan melaporkannya kepada perangkat daerah terkait, termasuk Satpol PP.
"Ini langkah penting agar tidak ada bangunan yang menghambat aliran sungai dan berpotensi menyebabkan banjir," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bandung juga menyinggung keterlambatan pembayaran honor tenaga pendidik akibat realokasi anggaran sesuai instruksi Presiden.
Ia meminta maaf atas kondisi tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran. Terkait optimalisasi pajak daerah, Farhan telah menandatangani surat edaran tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pemkot menargetkan penerimaan PBB tahun ini sebesar Rp600 miliar dengan distribusi SPPT PBB-P2 sebanyak 504.297 lembar.
Ia meminta camat dan lurah memastikan distribusi berjalan lancar serta aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Farhan mengajak seluruh ASN Pemkot Bandung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Mari kita bekerja dengan dedikasi dan hati, demi membangun Kota Bandung yang lebih baik," kata dia.