Wali Kota Bandung Berharap Evaluasi PPKM Darurat Lebih Rasional

Dengan kebutuhan yang mendesak, banyak masyarakat kemudian melanggar aturan PPKM Darurat. Mulai dari berjualan atau bepergian tanpa syarat yang ditentukan.

Meski demikian, Oded mengimbau kepada petugas di lapangan tidak berbuat arogan saat menertibkan mereka. Jangan sampai penertiban tersebut berakhir dengan kericuhan.

"Petugas itu harus persuasif, harmoni, dan tidak arogan. Suasana sangat berat untuk masyarakat saat ini. Kalau ada kekerasan ini bisa ngeri," kata dia.

Di tengah keterbasan ini, Oded tetap mengajak masyarakat untuk membantu sesama. Khususnya kepada mereka yang memiliki rezeki lebih bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada yang lebih membutuhkan.

"Jadikan momentum ini (pandemik) untuk saling berbagi. Kalau dilaksanakan dari yang banyak rezeki pada penerima Insya Allah ini bisa selesai," kata dia.

Termasuk untuk dapur umum yang didirikan pemerintah daerah atau perwakilan pemerintah pusat, diharap bisa melibatkan pelaku UMKM. Dengan demikian UMKM yang selama ini tidak bisa mendapat penghasilan bisa bertahap di kala pandemik.

Terkait dengan PPKM Darurat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyadari kebijakan yang saat ini dilakukan pemerintah Indonesia tentu tidak mengenakkan bagi seluruh pihak. Namun, hal ini harus tetap diberlakukan.

Dijelaskan Tito, kebebasan masyarakat sedikit terganggu dengan PPKM Darurat. Tapi, Tito beranggapan program tersebut harus ditegakkan demi keselamata rakyat.

"Memang PPKM selaku pembatasan kegiatan itu pasti tidak akan enak karena mengurangi freedom. Tapi harus dilakukan dalam rangka keselamatan rakyat," kata Tito. 

Pemerintah sebenarnya tak menghendaki untuk menerapkan PPKM Darurat, dijelaskan Tito. Namun, karena grafik penularan COVID-19 yang menggila dalam beberapa waktu belakangan, kebijakan itu akhirnya diambil.

"Ini demi kepentingan bersama, menyelamatkan rakyat, untuk kita semua. Kami juga tentunya tidak menghendaki ada pembatasan kegiatan, tapi harus dilakukan," jelas Tito