Walhi Dukung Pasutri Cerai Sumbang Pohon Asal Tidak Berupa Sanksi

Meiki menyebutkan, jangan sampai pengumpulan pohon justru terkesan sebagai pemberian sanksi semata. Untuk itu perlu sosialisasi dan penjelasan terkait maksudnya bahwa penanaman pohon dimaksudkan meningkatkan kepedulian masyarakat mengenai arti penting pohon.

"Salah satunya dengan sosialisasi. Jangan sampai orang mencermati ini seperti disanksi," ujarnya.

Dengan perceraian yang harus menyumbang pohon, masyarakat pun mesti paham bahwa ini adalah bentuk kepedulian terhadap perbaikan lingkungan. Di luar apapun yang terjadi pada pasangan tersebut.

Selain itu, lanjut Meiki, pemerintah juga mesti mempersiapakan pedoman teknis pengumpulan pohon dari pasutri. Jangan sampai terjadi praktik pertukaran atau suap antara pengumpul dan penerima pohonnya. Terlebih praktik suap di Indonesia masih menjadi budaya yang kerap dipraktikkan.

"Baik itu yang ditawarkan oleh pihak pasutri ataupun pihak pengadilan bisa saja terjadi. Jangan sampai terjadi praktik suap karena itu masih menjadi budaya di kita jadi ditawarkan. 'Ya, sudah daripada repot ganti uang saja nanti kami yang belikan'. Nah ini harus dipikirkan," jelas dia.

Dia menegaskan, Walhi Jabar sudah pasti mendukung langkah apapun dari pemerintah untuk penghijauan. Pun jika penghijauan itu berkaitan dengan pasutri yang cerai dan diharuskan menyumbang pohon sampai 100 bibit.

Sebab, untuk strategi dan taktik dalam rangka penyelamatan lingkungan hidup secara spesifiknya di pohon, Walhi tidak mempermasalahkan. "Karena kita juga tidak mau jadi subjektif dan terkesan nanti menyerang atau selalu tidak bersepakat dengan kebijakan pemimpin daerah. Kami masih anggap baik tapi perlu dipikirkan dampak apa yang muncul," kata Melky.