Wacana Mutasi Besar-besaran di Pemkot Bandung: Ada Apa dengan Yana-Ema?

Muradi memandang, Yana membutuhkan tim yang bisa bergerak cepat untuk menuntaskan visi misinya, termasuk penggantian sekda jika itu memang penting dilakukan.

"Sekda itu menjadi karpet merahnya kepala daerah. Kalau dia tidak bisa mengfungsikan itu, maka visi misi (Oded-Yana) gak jalan. Pertanyaan saya sederhana, apakah pak Ema sudah menjalankan tugasnya itu. Kalau sudah ya jangan takut diganti," sebut Muradi.

"Hubungan kepala daerah dengan DPRD, sebelum bertemu bridging-nya oleh sekda. Kemudian pembagian kerja di dinas-dinas, yang ngatur-kan Sekda. Kemudian publik merasakan gak program yang diamanatkan oleh pasangan kepala daerah waktu itu. Kalau belum ya sekda yang akan ditanyakan," imbuhnya.

Langkah perombakan struktur ini musti tepat dalam menempatkan seseorang. Yana harus jeli memilih siapa yang pantas dan bisa lari menjalankan visi misi maupun program selama kepemimpinannya. Dengan waktu kurang dari dua tahun, mau tak mau Yana harus menunjukkan citra keberhasilannya selama ia memimpin Kota Bandung. Oleh karenanya, Yana butuh tim yang bisa diajak berlari dalam menjalankan program.

"Saya kira Yana juga harus bersikap realistis. Dia gak mungkin mempertahankan pimpinannya sekarang. Karena programnya harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 tahun. Artinya timnya harus tim yang segar yang bisa lari, yang bisa men-delivery visi misi maupun program kepala daerah," jelas Muradi.

Sementara itu, pandangan berbeda muncul dari Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Asep Warlan Yusuf. Menurut dia, memandang otak-atik struktur jabatan oleh Plt Wali Kota sah-sah saja dilakukan. Namun, ada catatan yang harus digaris bawahi oleh Yana.

"Musti ada persetujuan Menteri dalam Negeri. Plt tidak bisa langsung melakukan rotasi. Nanti kalau dibolehkan (Mendagri), dia baru berhubungan dengan Komisi ASN dan Menpan RB," ujar Asep Warlan saat dihubungi, Selasa (28/12/2021).

Rotasi dan mutasi jabatan dalam tubuh pemerintah selalu dilatarbelakangi oleh kepentingan pucuk pimpinannya. Begitupun wacana perombakan jabatan struktural ini harus memiliki urgensi yang jelas.

"Ada urgensi gak untuk menggantikan para pejabat itu. Hal itu tergantung penilaian pak Yana. Tinggal hitung-hitungan beliau ini ada assessment atau jobfit-nya. Jadi kalau ada urgensinya jelas gak ada masalah," kata Asep.

Sementara ini alasan Yana dalam melakukan perombakan memiliki argumen untuk akselerasi pembangunan demi menuntaskan janji kampanye. Dalam perombakan ini, Yana juga berencana merombak posisi eselon II dimana jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung ini diduduki Ema Sumarna.

Asep Warlan mewanti-wanti agar otak-atik jabatan struktural ini jangan sampai menimbulkan kesan sapu bersih orang kepercayaan pemimpin sebelumnya. Wacana ini tentu menciptakan keresahan sendiri di tubuh ASN Pemkot Bandung khususnya bagi ASN eselon II, III dan IV.

"Jangan sampai pak Yana menimbulkan kesan bersih-bersih di situ. Nah, itu juga akan menimbulkan keresahan. Walaupun pak Yana sebetulnya sudah memberikan penjelasan agar ASN jangan takut dirotasi jika kinerjanya baik," kata Asep.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan UNJANI Arlan Siddha menilai, wacana Yana untuk melakukan rotasi dan mutasi para pejabat eselon harus memiliki alasan dan argumen yang jelas.

Dalam sebuah rotasi dan mutasi selalu memiliki argumen akselerasi pembangunan, begitupun Yana beralasan sama. Arlan memandang alasan itu masih terlalu abstrak untuk menjadi argumen.

"Alasan akselerasi pembangunan ini hanya argumen normatif saja. Tapi poin pentingnya jangan sampai menimbulkan bahwa apa yang dilakukan wali kota sebelumnya tidak berakselerasi. Saya pikir alasan akselerasi pembangunan ini harus terukur dan terarah," tutup Arlan.

Sebab, perombakan secara besar-besaran ini bisa menjadi asumsi liar baik di kalangan ASN maupun masyarakat Kota Bandung. Rotasi secara besar-besaran bisa menimbulkan asumsi penggantian pejabat seolah berdasar pada 'like and dislike' saja.

"Dilakukan secara menyeluruh dan secara besar-besaran ini juga tidak baik. Apalagi dilakukan dengan waktu yang cepat. Bahkan eselon II dan sekda juga masuk bursa evaluasi. Rotasi mutasi ini musti berdasar pada kinerja pejabat tersebut. Bukan pada like and dislike. Jangan sampai menimbulkan asumsi-asumsi buruk pada pemimpin," tutur Arlan.