Wacana Kios Gratis di ITC Kebon Kalapa Dinilai Tak Sederhana

05 Jan 2026, 15:40 WIB

Yogi Pasha

Pedagang di ITC Kebon Kelapa, Bandung, mulai membuka lapak di saat PPKM Level 4. DN Times/Debbie Sutrisno

Intinya sih...

Kios Gratis: Solusi Cepat atau Kebijakan Populis
Skema kios gratis berpotensi menciptakan ilusi solusi tanpa menyentuh akar masalah struktural di sektor ritel.
Tanpa kejelasan status pengelola, dasar hukum, serta skema keberlanjutan pembiayaan, program tersebut dikhawatirkan justru memicu konflik baru.
Masalah ITC bukan sekadar kios kosong
Perumda Pasar menilai problem utama ITC Kebon Kalapa bukan hanya soal banyaknya kios yang tidak terisi.
Tantangan yang lebih besar terletak pada perubahan ekos

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Mal ITC Kebon Kalapa selama puluhan tahun menjadi simbol denyut ekonomi rakyat di pusat Kota Bandung. Namun di tengah lesunya ritel fisik akibat digitalisasi, pandemik COVID-19, dan perubahan gaya belanja masyarakat, kawasan ini kini berada di persimpangan: antara upaya pemulihan cepat dan tuntutan tata kelola aset publik yang tertib serta berkelanjutan.

Belakangan, muncul wacana pengelolaan kios tanpa biaya sewa lahan yang ditawarkan oleh pihak yang mengatasnamakan pengelola mandiri. Di permukaan, skema ini tampak sebagai solusi instan bagi pedagang kecil. Namun di balik itu, Perumda Pasar Juara Kota Bandung melihat potensi persoalan yang tidak sederhana.

Direktur Utama Perumda Pasar Juara Kota Bandung, Pradana Aditya Wicaksana, menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan aset publik tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum, tata kelola, dan keberlanjutan jangka panjang.

“Semangat membantu UMKM tentu patut diapresiasi. Tapi pendekatan yang tidak terukur justru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan pengelolaan,” ujarnya.

1. Kios Gratis: Solusi Cepat atau Kebijakan Populis

Dok IDN Times

Skema kios gratis kerap dipersepsikan sebagai langkah pro-rakyat. Namun bagi Perumda Pasar, kebijakan semacam ini berpotensi menciptakan ilusi solusi tanpa menyentuh akar masalah struktural di sektor ritel.

Tanpa kejelasan status pengelola, dasar hukum, serta skema keberlanjutan pembiayaan, program tersebut dikhawatirkan justru memicu konflik baru—baik antar pedagang, maupun antara pengelola dengan pemilik aset sah.

“Aset publik tidak bisa dikelola dengan pendekatan coba-coba. Ada tanggung jawab kepada negara dan masyarakat luas,” tegas Pradana.

2. Masalah ITC bukan sekadar kios kosong

Dok IDN Times

Perumda Pasar menilai problem utama ITC Kebon Kalapa bukan hanya soal banyaknya kios yang tidak terisi. Tantangan yang lebih besar terletak pada perubahan ekosistem perdagangan itu sendiri: pergeseran ke platform digital, lemahnya integrasi rantai pasok, serta menurunnya daya saing pedagang konvensional.

Karena itu, revitalisasi yang disiapkan tidak diarahkan pada langkah instan, melainkan pembenahan sistemik—mulai dari insentif bertahap, pelatihan digitalisasi, hingga penguatan konektivitas dengan pelaku usaha lokal.

Pendekatan ini dinilai lebih kompleks, tetapi dinilai mampu mencegah ITC Kebon Kalapa terjebak dalam siklus kebijakan jangka pendek yang berulang.

3. Warisan ekonomi rakyat yang rentan dipolitisasi

Inin Nastain IDN Times/ Ilustrasi. Beberapa kios Pasar tutup

Sebagai salah satu ikon perdagangan rakyat Bandung, ITC Kebon Kalapa memiliki nilai sosial dan historis yang tinggi. Namun nilai ini juga menjadikannya rentan dipolitisasi melalui narasi penyelamatan ekonomi rakyat yang tidak selalu diiringi dengan perencanaan matang.

Perumda Pasar mengingatkan bahwa menjaga ITC Kebon Kalapa bukan hanya soal menghidupkan aktivitas ekonomi sesaat, melainkan memastikan keberlanjutannya sebagai aset publik yang sehat secara hukum, ekonomi, dan sosial.

“Menjaga warisan ekonomi rakyat tidak bisa dilakukan dengan kompetisi sepihak. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi berbasis aturan,” pungkas Pradana.

Topics

Pasar Tradisional Pasar bandung

Editorial Team

EditorYogi Pasha

Google News

Whatsapp Channel