Wacana IMB dan Amdal Dihapus, Pembangunan di Daerah Bisa Tak Teratur

Yuliandri mengungkapkan, wacana hilangnya IMB dan Amdal nanti justru akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. Karena itu, tidak adanya IMB dan Amdal tetap diperlukan peraturan di daerah khususnya di level operasional, termasuk didalamnya memuat tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Perlu peraturan di daerah, tata ruang dibenahi. Misal bicara air, bicara sumber daya air, manajemen air dan konservasi itu yang harus diatur dilevel operasional," katanya.

Yuliandri menyebutkan, masih berlakunya IMB dan Amdal saja, banyak pengusaha yang membandel. Artinya, banyak ditemukan kasus bangunan yang berdiri tanpa memengang IMB dan Amdal.

"Ada, ya kita tidak bisa berharap semua kalangan punya sikap yang sama. Tentu ada perbedaan," ungkapnya.

Dia menilai, Bandung sebagai kota metropolitan diyakini akan terus tumbuh dan berkembang. Sejumlah proyek infrastruktur dan pembangunan hunian diperkirakan masih terus terjadi.

Apalagi, Kota Bandung memiliki peraturan terikat dengan daerah penyanggah lainnya yakni peraturan tentang cekungan Bandung dimaya melibatkan wilayah Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang.

Menurutnya, wacana penghapusan IMB dan Amdal secara prinsip untuk memangkas birokrasi. Saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari pusat yang tengah mengkaji terkait gagasan hal tersebut.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengaku belum memutuskan penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB). Pemerintah masih mendiskusikan wacana itu.

Menurut Sofyan, wacana itu digulirkan mengingat selama ini prosedur pengurusan IMB dirasa menyulitkan masyarakat. Selain besaran biayanya yang tidak jelas, dalam proses pengurusannya juga masih ditemukan pungutan liar (pungli).