Viral Kades di Cianjur Jaminkan STNK Mobil demi Biaya Perawatan Warga

27 Mei 2025, 15:10 WIB

Kades Cikahuripan Jaro Midun yang viral usai jaminkan STNK untuk biaya pengobatan warga (IDN Times/Istimewa)

Kabupaten Cianjur, IDN Times - Aksi seorang kepala desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mendadak viral di media sosial. Heri Suryana, Kepala Desa Cikahuripan yang akrab disapa Jaro Midun, menjadi perbincangan setelah diketahui menjaminkan STNK pribadinya demi menolong seorang warganya yang sakit dan tak mampu membayar biaya rumah sakit.

Peristiwa bermula pada Jumat (23/5/2025) malam sekitar pukul 23.00 WIB. Saat itu, seorang warga Kampung Citiis RT 5/5, Desa Cikahuripan, mengalami gangguan pernapasan dan membutuhkan perawatan darurat. Jaro Midun, bersama istrinya, langsung mengantar pasien tersebut ke rumah sakit.

"Pas dicek pagi harinya, ternyata warga saya ini gak punya KIS. Sudah masuk DTKS, tapi belum dapat KIS. Akhirnya tetap dirawat dulu, selama tiga hari dari Jumat sampai Minggu," ujar Jaro Midun, Selasa (27/5/2025).

Namun, pada hari ketiga, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa pasien harus segera dipulangkan karena tidak ada jaminan pembayaran. Total tagihan rumah sakit mencapai Rp1.780.000.

1. Tak punya uang, STNK jadi jaminan

ilustrasi STNK (cimbniaga.co.id)

Warga yang sakit disebut benar-benar tidak mampu secara ekonomi. “Selama dua hari dirawat, mereka gak punya uang sepeser pun. Bahkan buat makan pun saya yang bantuin,” kata Jaro Midun.

Dengan uang pribadi yang hanya tersisa Rp500 ribu, Jaro Midun mencoba membayar sebagian biaya dan meminta keringanan dari pihak rumah sakit. Namun, pihak rumah sakit tetap membutuhkan jaminan.

“Saya gak bawa barang berharga selain KTP dan STNK. Akhirnya saya jaminkan STNK motor saya, dan saya bikin surat pernyataan. Kalau saya telat bayar, bisa hubungi saya. Sisanya saya akan dicicil sesuai kemampuan,” ungkapnya.

2. Sistem KIS APBD dulu lancar, sekarang mati suri

Kartu Indonesia Sehat (istockphoto.com/)

Jaro Midun juga menyoroti perubahan sistem penanganan pasien miskin di rumah sakit. Menurutnya, dulu Pemdes bisa mengajukan warga tidak mampu ke Dinas Sosial untuk mendapatkan KIS dari APBD secara cepat.

“Dulu bisa, ada berita acara, tanda tangan TKSK, terus surat rawat dari RS, langsung ditangani. Sekarang gak bisa, yang bisa cuma BPJS prabayar. Itu pun prosesnya 14 hari. Masa yang sakit harus nunggu 14 hari dulu baru bisa ditangani? Bisa keburu meninggal,” katanya geram.

Ia meminta perhatian dari DPRD dan Pemkab Cianjur untuk kembali menganggarkan dan mengaktifkan program KIS dari APBD, demi menolong warga miskin yang tidak tercover oleh BPJS Pusat.

3. Bukan kasus pertama

ilustrasi rumah sakit (pexels.com/marcus)

Menurut Jaro Midun, ini bukan kali pertama ia harus menjaminkan barang pribadi demi membantu warganya.

“Sering. KTP, STNK, SIM, bahkan SIM istri saya belum ditebus sampai sekarang karena dulu dipakai bantu penanganan persalinan warga,” ungkapnya.

Aksi ini akhirnya ia unggah ke media sosial sebagai bentuk protes dan harapan agar pemerintah segera merespons kondisi nyata di lapangan.

“Karena kesehatan itu kebutuhan dasar. Undang-Undang bilang kesehatan dijamin negara, tapi kenyataannya masih banyak yang tidak ter-cover,” tutupnya.