UU ITE Masih Pro-Kontra, Begini Respons Rektor Widyatama

Sampai saat ini, Obsatar menilai bahwa UU ITE masih digunakan untuk mengontrol ketat pengguna media sosial. Menurutnya, hal ini tidak adik jika terus diberlakukan di Indonesia.

"Jadi kelihatannya masih tidak adil ya, karena itu perlu dilakukan revisi. Sampai hari ini masih terjadi perdebatan, antara pelaksanaan revisi atau tidak direvisi," ungkapnya.

Revisi UU ITE diharapkan bisa mengambil beberapa contoh aturan dari beberapa negara lain. Sebab, ia menilai, komisi satu DPR yang menangani masalah ini bisa lebih luas dan menyesuaikan kondisi seperti halnya yang terjadi di luar negeri.

"Komisi satu itu selain menangani komunikasi, di mana dia juga menangani masalah internasional. Maka UU ITE itu seharusnya mencoba untuk membenchmark UU ITE yang lain yang berada di luar negeri," tuturnya.

Ia berharap, ke depannya pembahasan revisi UU ITE segera menemui jalan terang. Namun, ia menekankan, bahwa revisi memang perlu dilakukan agar bisa lebih baik dan lebih adil.

"Jangan hanya mengambil patokan sendiri. Waktu itu suasana kebatinan ketika dibuat UU ITE ini memang sedang mendesak sifatnya, ya," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD membentuk dua tim untuk menindak lanjuti wacana revisi UU IITE. Tim itu akan mulai bekerja pada Senin, 22 Februari 2021. 

"Tim pertama bertugas untuk membuat intrepretasi yang lebih teknis dan memuat kriteria implementasi dari pasal-pasal yang selama ini sering dianggap pasal karet. Ini akan dilakukan oleh Kemenkominfo," ujar Mahfud dalam keterangan pers yang direkam dalam video dan tayang di YouTube pada Jumat (19/2/2021). 

Tim kedua, kata Mahfud, adalah rencana revisi UU ITE. Ia menjelaskan tim itu dibentuk untuk mengakomodasi respons bahwa UU tersebut mengandung pasal karet dan diskriminatif.