Aksi unjuk rasa gabungan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berujung kerusuhan besar pada Sabtu (30/8/2025) siang.
Kerusakan Taman Pataraksa menambah daftar panjang infrastruktur publik yang terdampak akibat aksi unjuk rasa tersebut. Sebelumnya, aksi massa juga menyebabkan kerusakan hampir menyeluruh di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon.
Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengecam keras perusakan fasilitas umum. Menurutnya, aksi demonstrasi seharusnya tidak dilakukan dengan cara merusak aset publik yang dibangun menggunakan uang rakyat.
“Kami memahami aspirasi masyarakat. Tapi merusak fasilitas umum tidak bisa dibenarkan. Taman Pataraksa adalah milik bersama, dibangun dari APBD untuk dinikmati masyarakat. Saya berharap semua pihak bisa menjaga, bukan menghancurkan,” katanya.
Imron memastikan pemerintah daerah akan segera berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk dugaan penjarahan fasilitas taman.
Pemkab Cirebon juga berencana melakukan refocusing anggaran guna mempercepat perbaikan taman dan sejumlah infrastruktur lain yang terdampak kerusuhan.
“Pemulihan harus segera dilakukan, karena masyarakat sangat membutuhkan ruang terbuka. Tapi tentu kami perlu menghitung kembali kemampuan fiskal daerah,” ucapnya.
Sejumlah aparat Satpol PP dan kepolisian masih terlihat berjaga di sekitar Taman Pataraksa. Garis polisi dipasang di beberapa titik, khususnya di area bekas pembakaran dan galeri yang roboh, guna mencegah warga masuk lebih jauh.
Hingga kini, Taman Pataraksa masih tertutup untuk aktivitas publik. DLH memperkirakan butuh waktu berbulan-bulan untuk memulihkan kembali taman menjadi layak dikunjungi.