Usai Demo di Gedung Sate, Bus Pariwisata Blokade Jalan Pasupati
- Kemacetan di Jalan Pasupati
- Warga mengeluhkan penutupan jalan yang mempengaruhi arus lalu lintas dan pelayanan ojek online.
- Aksi demo bus pariwisata
- Puluhan armada bus berhenti di depan Gedung Sate untuk menuntut pencabutan larangan study tour oleh Gubernur Jawa Barat.
- Dampak kebijakan larangan study tour
- Pekerja pariwisata mengalami penurunan pendapatan hingga 60% dan banyak pekerja yang dirumahkan akibat kurangnya pesanan.
Bandung, IDN Times - Usai melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sate, rombongan pelaku pariwisata yang datang menggunakan bus pariwisata kembali demo dengan memblokade Jalan Layang Pasupati, Kota Bandung.
Aksi itu membuat lalu lintas kedua arah macet dan dikeluhkan masyarakat pengguna jalan. Para peserta aksi ini memarkirkan bus mereka di jalan layang Pasupati.
Pantauan IDN Times, bus-bus tersebut sebelumnya berada di depan Gedung Sate. Kendaraan besar ini dikendarai oleh massa aksi yang meminta larangan studi tur pelajar dicabut. Arus lalu lintas dari arah Gasibu ke Pasteur macet total. Pengemudi lain pun terpaksa mengambil jalan alternatif lantaran adanya penutupan jalur secara mendadak oleh massa aksi.
Sedikitnya ada 9 bus yang berhenti di jalan tersebut. Ketika parkir, klakson telolet bus dinyalakan, membuat suasana berisik. Di atas kendaraan, sejumlah orang tengah berjoget mengikuti irama musik telolet.
Arus lalu lintas dari arah Pasteur ke Gasibu pun mulai dipadati kendaraan. Bus yang berhenti membuat kemacetan dan laju kendaraan melambat. Akibatnya kemacetan tak terhindarkan. Kendaraan mengular lebih dari 100 meter.
1. Kemacetan dikeluhkan warga
Kondisi ini dikeluhkan oleh salah satu ojek online, Ujang (37) yang tengah melintas di jalan tersebut. Dia mengaku tidak mengetahui informasi adanya demo oleh pegiat pariwisata.
Namun yang pasti dia merasa terganggu dengan adanya penutupan jalan yang mengarah ke flyover Pasupati. Itu karena berimbas terhadap arus lalu lintas yang menjadi macet.
"Ya keganggu soalnya jadi macet. Saya juga ini berhenti dulu liat kondisinya," ujarnya.
Ia menyebut penutupan jalur memang tidak terlalu berpengaruh terhadap adanya orderan atau tidak. Tapi yang pasti, kata dia, waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama dari biasanya.
"Pastinya kalau anter orderan bakal lebih lama karena beberapa titik macet kan ini, kaya di jalan Cikapayang Dago, Gasibu, sama Gedung Sate," ucap dia.
2. Sudah aksi sejak pagi
Pada pagi hari puluhan armada bus mejeng di depan Gedung Sate, Kota Bandung. Namun bukan mengantar wisatawan, melainkan menggelar aksi terkait kebijakan study tour.
Koordinator aksi Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat, Herdi Sudardja mengatakan, kebijakan ini membuat geliat di sektor pariwisata terdampak. Bahkan pendapatan bulanan perusahaan pariwisata diakuinya turun hingga 60 persen.
"Penurunan 60 persen dari Rp80 juta per bulan. Sekitar Rp30 juta. Dengan angka itu, pengusaha tidak bisa untuk membayar cicilan pihak leasing, pihak perbankan," kata dia.
Di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) 43/PK.03.04/KESRA tertanggal Mei 2025. Dalam SE itu, terdapat poin yang menyebut bahwa kegiatan study tour pelajar dilarang.
Oleh karena itu, Herdi menuntut kebijakan tersebut dicabut. Sebab dampaknya bukan hanya terhadap pelaku usaha. Ia menyebut UMKM dan usaha yang berkaitan dengan pariwisata juga terdampak.
Aksi ini digelar setelah surat pengajuan audiensi dengan Gubernur Jawa Barat tak kunjung ada balasan. Mereka geram, hingga pada akhirnya memutuskan untuk menggelar aksi. Herdi menyebut massa yang datang mencapai ribuan.
3. Para pekerja transportasi wisata tak punya pekerjaan
Dia membandingkan kondisi saat SE itu diterbitkan dengan masa COVID-19. Diakuinya bahwa saat itu lebih baik ketimbang belakangan ini.
Bahkan pengusaha bis jarang mendapat orderan dari sekolah untuk berwisata. Padahal di Jawa Barat, lanjutnya, penyumbang terbesar penumpang adalah wisatawan lokal, bukan mancanegara.
"Pelarangan ini, SE ini dikeluarkan tanpa ada solusi penyelamat, baik bagi para pengusahanya maupun juga para pekerjanya," ujarnya.
Meski demikian, Herdi menyebut belum ada perusahaan bus yang gulung tikar. Kendati begitu, ada sejumlah pekerja yang dirumahkan gegara terdampak kebijakan ini.
"Pengusaha saya beberapa kali minta tolong jangan ada PHK dulu untuk sektor yang tiga elemen (perusahaan bis, UMKM, pekerja). Tapi yang lay off atau dirumahkan itu dimulai. "Itu karena tidak ada pesanan," paparnya.
