UPI Ingatkan Presiden Jokowi Permainkan Kekuasaan

Civitas akademika UPI melihat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka menyatakan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada Pemilu. Ini sangat disayangkan karena tidak mencerminkan kedudukannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang semestinya bersikap dan bertindak sebagai negarawan, teladan atau role model, serta pengayom bagi seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara.

Di samping itu, ke-tidak-negarawan-an seorang Presiden Republik Indonesis tidak selaras dengan ajaran trilogi kepemimpinan dari Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, yakni “Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani”. Artinya, tiga prinsip yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin ialah di depan memberi teladan, di tengah membangun ide atau gagasan, dan di belakang memberikan dorongan.

"Sikap dan tindakan ini jelas tidak memberikan pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Cecep.

Dosen UPI Iik Nurul Faik menuturkan, pembiaran pada kondisi tersebut dapat memberikan ekses buruk terhadap tidak terlegitimasinya penyelenggaraan pemilu, meningkatnya ketidak-percayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, dan yang lebih buruk dapat mengancam disintegrasi bangsa dan negara.

Atas dasar kondisi di atas, civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan:

1. Mendesak Presiden Republik Indonesia agar mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilu 2024.

2. Meminta Presiden Republik Indonesia agar bersikap dan bertindak sebagai negarawan yang menjunjung tinggi nilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta mengingat kembali: sumpah dan janjinya sebagai Presiden Republik Indonesia sebagaimana amanat konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Meminta seluruh lembaga negara dan para pejabat publik agar komitmen untuk menegakkan Etika Kehidupan Berbangsa sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

4. Mendesak Presiden Republik Indonesia dan para pejabat publik lainnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan menggunakan fasilitas serta sumber daya negara untuk kepenungan politik praktis kampanye pemilu.

5. Mengajak seluruh clemen masyarakat, bangsa, dan negara untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu 2024 secara berkeadilan dan benntegnitas sebagai wujud pendidikan politik kebangsaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Demikian pernyataan kami sampaikan sebagai upaya untuk menegakkan kembali nilainilai, moral, dan ctika kebangsaan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Kebijakan dan Pengembangan Olahraga UPI Amung Ma'mun mengatakan, seruan ini merupakan niat baik dari civitas akademika yang berharap pemerintah tidak melanggar cita-cita para pendiri bangsa. Kemerdekaan yang didapat pun harus bisa dirawat dengan baik.

Menurutnya, saat ini rakyat semakin cerdas melihat kondisi negara. Maka, dia berharap masyarakat bisa memilih pemimpin yang memang menegakkan aturan dengan semestinya.

"Kami terus bekerja dengan baik, meyakinkan elemen bangsa bahwa ini keniscayaan untuk berbuat baik bagi kepentingan negara, bukan hanya hari ini tapi perjalanan bangsa ke depan," ujarnya.