Upaya Tes Massal COVID-19 di Pesantren Sulit karena Keterbatasan Alat

Emil mengatakan, selama ini pihaknya ingin melakukan pengetesan dengan cara swab atau tes usap. Tapi karena barangnya tidak ada dan harganya melambung sehingga upaya itu sulit dilakukan.

Karena hanya rapid test, maka barang ini yang dimanfaatkan walaupun hasil tesnya masih belum ideal. "Kalau memang alat PCR (swab) ada jumahnya berjuta-juta ya ngapain kita pakai alat yang lain," ujarnya.

Di sisi lain, Emil mengatakan, untuk melakukan tes massal di pesantren tidak bisa seluruhnya karena subsidi untuk pengetesan anggarannya tidak ada. Meski demikian, Pemprov Jabar masih menunggu bantuan anggaran dari pemerintah pusat di mana tengah menyiapkan dana sebesar Rp2,6 triliun.

Anggaran ini khusus untuk tes massal di pesantren, kemudian bantuan bagi guru, pembangunan tempat mandi cuci kakus (MCK), dan pembelian fasilitas kesehatan COVID-19 seperti masker.

"Nanti ada dana dari pusat untuk masing-masing tipe pesantren, yakni Rp50 juta tipe satu, Rp40 juta tipe 2, dan Rp25 juta tipe 3," ujarnya.

Semua dana itu hanya bisa dibelikan untuk kebutuhan pesantren di tengah pandemik virus corona. Dan sekarang dalam proses administrasi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, saat ini sudah ada sejumlah pesantren yang kembali berjalan, baik pesantren salafiyah maupun khalafiyah. Masing-masing pesantren memiliki gugus tugas yang bertanggung jawab menjaga agar tidak ada penyebaran virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan.

Terkait dengan tes acak, Uu menegaskan sejauh ini belum bisa menjalankannya. Meski demikian,dia menilai penyebaran virus di kalangan santri bisa lebih diminimalisir karena mereka telah melakukan cek kesehatan sebelum kembali ke pesantren.

"Jadi pas datang mereka sudah membawa surat keterangan sehat. Itu wajib dilakukan kalau mau masuk ke pesantren.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menegaskan, pertimbangan untuk dapat memberlakukan tatanan new normal atau normal baru di pesantren dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Hanya daerah yang masuk zona hijau yang dapat memulai kegiatan persekolahan secara tatap muka. Selain itu, pelaksanaan protokol tatanan normal baru akan terus dievaluasi untuk masing-masing daerah," kata Ma’ruf saat berkunjung ke Pesantren Assobariyyah di Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020).

Wapres mengingatkan, yang pertama perlu dilakukan adalah melakukan tes COVID-19 terhadap para santri, karena ada kemungkinan siswa berasal dari daerah zona merah.

"Banyak santri yang berasal dari lintas kota dan bahkan lintas negara. Kedua, memastikan bahwa tersedia fasilitas cuci tangan lengkap dengan sabun dan hand sanitizer, tersedia masker yang cukup untuk digunakan selama proses belajar mengajar,” ujarnya.