UMKM Bandung Raya Tumbuh Seiring Tingginya Pemintaan Kredit

Dia menuturkan, untuk mengikuti program ini pelaku UMKM tak harus yang punya omzet besar. Mereka yang punya usaha kecil seperti warung sembako pun bisa mendapatkan kemudahan kredit Finatra.

Ketika UMKM mengajukan kredit, akan ada perwakilan perusahaan yang melakukan survei melihat kondisi bisnisnya. Ketika usaha tersebut dianggap layak mendapat pendanaan, bisa langsung dapat kredit usaha.

"Hanya saja memang ada yang harus diagunkan. Misalnya nanti ada sertifikat tanah, rumah, atau bangunan usahanya," ungkap Yudith.

Selain mendapatkan pendanaan yang mudah dan bungnya murah, Yudith mengatakan bahwa FIFGroup juga memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha tersebut. Hal ini dilakukan agar UMKM bisa berjalan sesuai dengan target yang diinginkan.

Berbagai pelatihan pun diberikan agar UMKM Bandung Raya mampu meningkatkan skil dalam bisnisnya. "Jadi ada konsultan khusus untuk membina UMKM karena memang perkembangan UMKM ini penting," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan akses pembiayaan kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia menjadi yang terendah di Asia.

"Di Asia kita ini baru sekitar 21 persen, bandingkan misalnya China, dan Jepang itu sudah 60 persen, Korea malah di atas 80 persen," katanya di Jakarta, Rabu.

Ia menilai hal itu dikarenakan mekanisme pemberian kredit di Indonesia masih menggunakan sistem kolateral yang membutuhkan jaminan atau agunan untuk mendapatkan persetujuan dana.

Sedangkan rata-rata UMKM di tanah air tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk memberikan jaminan saat mengajukan kredit. Ia menilai hal tersebut yang menjadi penghambat bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan.

Salah satu solusi yang ditawarkan pihaknya yakni dengan mengusahakan untuk mengubah mekanisme pengajuan pinjaman dengan menggunakan sistem skor kredit (credit scoring) yang diukur melalui rekam jejak penjualan dari pelaku usaha mikro tersebut.

"Di 145 negara sudah menerapkan credit scoring, jadi bukan lagi agunan tapi track record digital mengenai kesehatan usahanya. Karena untuk apa ada agunan kalau usahanya macet," ujarnya.

Kemenkop UKM mencatat pada 2023, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional menyentuh angka 61 persen, sedangkan industri hanya menyumbang sebanyak 18 persen. Selain itu pada 2024 Kemenkop UKM menargetkan sebanyak 30 juta UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).