UMKM Bandung Diberi Pelatihan untuk Suplai Produk ke MBG

15 Des 2025, 12:17 WIB

Debbie Sutrisno

MBG berikan pelatihan para pelaku UMKM agar bisa suplai SPPG. IDN Times/Debbie Sutrisno

Intinya sih...

Suplai dari pelaku lokal diutamakan - Kepala Badan Gizi Nasional menekankan prioritas suplai bahan baku melalui UMKM dan usaha lokal. - Kolaborasi lintas sektor diharapkan melahirkan rantai pasok pangan bergizi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Harus penuhi standar kesehatan - UMKM harus memenuhi standar kesehatan seperti uji lab, sertifikasi halal, dan aturan lainnya. - Keberadaan ahli gizi di SPPG akan mengecek kembali UMKM mana yang bisa diajak bekerjasama.
UMKM bisa dapat tambahan penghasilan - Pelatihan ini membantu pedagang kecil

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Para Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bandung mendapatkan pelatihan dari Badan Gizi Nasional (BGN) agar bisa menjadi penyuplai produk ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kemudian dijadikan makan siang bergizi (MBG) baik bagi siswa maupun masyarakat lainnya.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional Dr. Gunalan menuturkan, saat ini jumlah SPPG operasional secara nasional telah mencapai 17.362 unit untuk melayani lebih dari 44 juta penerima manfaat. Di Jawa Barat, terdapat 3.959 unit SPPG dengan penerima manfaat lebih dari 11 juta jiwa.

Perputaran MBG tersebut sekitar 85 persen dananya kemudian kembali pada pemasok dan masyarakat lapisan bawah termasuk UMKM.

"Capaian ini menunjukkan dampak ekonomi yang nyata, meski penguatan aspek produksi bahan baku di tingkat lokal masih perlu terus didorong," kata Gunala kegiatan pelatihan UMKM di Kota Bandung, Senin (15/12/2025).

1. Suplai dari pelaku lokal diutamakan

MBG berikan pelatihan para pelaku UMKM agar bisa suplai SPPG. IDN Times/Debbie Sutrisno

Dia menyebut, berdasarkan keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025, juknis pelaksanaan Program MBG telah direvisi dengan penegasan bahwa belanja bahan baku diprioritaskan melalui BUMDes, koperasi, UMKM, dan usaha lokal. Kebijakan ini menempatkan UMKM sebagai aktor strategis dalam sistem pangan nasional sekaligus pilar ketahanan pangan saat terjadi bencana.

Dia berharap kolaborasi lintas sektor yang terbangun dapat melahirkan rantai pasok pangan bergizi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi risiko bencana.

"Ketahanan pangan bukan semata soal ketersediaan bahan, tetapi tentang kemampuan membangun kerja sama yang solid dan berpihak pada masyarakat," paparnya.

Dalam kerja sama dengan UMKM, lanjut Gunalan, dimaksimalkan agar dekat dengan kantor SPPG tersebut. Jika memang kebutuhan tidak bisa dipenuhi SPPG bisa mencari suplai dari luar daerah.

2. Harus penuhi standar kesehatan

MBG berikan pelatihan para pelaku UMKM agar bisa suplai SPPG. IDN Times/Debbie Sutrisno

Menurutnya, meski UMKM ini didorong agar bisa memenuhi kebutuhan SPPG tetap saja mereka harus mampu memenuhi standar kesehatan baik itu uji lab, sertifikasi halal, dan aturan lainnya. Ini demi menjaga agar MBG yang dibagikan pada masyarakat layak dikonsumsi.

"Sebenarnya quality control itu kan jadi UMKM-nya juga. Kalau kualitas ini juga kan nanti dikeluarkan oleh kementerian lembaga yang melibatkan banyak pihak," paparnya.

Dengan keberadaan ahli gizi di SPPG maka yayasan ini pun akan mengecek kembali UMKM mana saja yang memang bisa diajak bekerjasama.

3. UMKM bisa dapat tambahan penghasilan

Ilsutrasi SPPG di Kota Bandung. IDN Times/Debbie Sutrisno

Salah satu pelaku UMKM Bandung, Suryani, menyebut bahwa pelatihan seperti ini sangat membantu pedagang kecil. Suryani yang selama ini berjualan bakso, cilok, dan makanan ringan lainnya belum pernah sekali pun mendapat tawaran kerja sama dari SPPG.

"Selama ini belum ada tawaran. Harapannya kalau sudah ada pelatihan ini ada yang bisa disuplai sama UMKM," kata dia.

Menurutnya, suplai pada SPPG oleh UMKM jelas akan membantu meningkatkan pengasilan pada pelaku usaha kecil yang selama ini kurang dalam perekonomian.