UMK Jabar Sesuai Aturan, Apindo Harap Pabrik Tak Lakukan Relokasi

Atas kepatuhan tersebut, Apindo Jabar ingin para pengusaha menghentikan upaya relokasi ke provpinsi atau bahkan negara lain. Dia pun ingin para investor menempatkan provinsi ini menjadi prioritas tujuan investasi, baik padat karya maupun padat modal.

Dari data yang dihimpun Apindo Jabar, setidaknya ada sekitar 28 perusahaan yang telah melakukan relokasi ke Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut setidaknya ada 110 ribu tenaga kerja yang menggantungkan hidup.

"Perusahaan tersebut bergerak pada sektor alas kaki, tambang, garmen, makanan, dan lainnya," ujarnya.

Menurut Ning, pengusaha sempat sangat khawatir karena beberapa kepala daerah yang demi kepentingan sesaat, memilih untuk tidak mentaati aturan, dan melanggar hukum, di mana hal tersebut pasti mengorbankan kepentingan para pencari kerja dan dunia usaha.

"Apa iya mereka ini tidak membutuhkan investor masuk ke daerah mereka? Sehingga begitu mudah, terang-terangan, bahkan banyak yang berulang-ulang, setiap tahun, secara konsisten melanggar aturan yang berlaku,” kata dia.

Pelanggaran yang seperti ini sudah seharusnya mendapatkan sanksi dari Mendagri karena embuat dunia usaha gaduh, tidak kondusif, hilang produktivitas, dan lainnya. Untuk itu Apindo meminta setelah proses pengupahan yang sangat melelahkan dan menguras energi ini, agar para stakeholders untuk kembali fokus bekerja, melakukan yang terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Sebelumnya, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin akhirnya menetapkan upah minimum kabupaten/ kota (UMK) berlaku di wilayah Jawa Barat untuk tahun 2024. Hari ini, Kamis (30/11/2023) memang menjadi batas waktu akhir penetapan dan pengumuman UMK, sebagaimana diperintahkan Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas PP No 36/2021 tentang Pengupahan.

Besaran UMK itu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No: 561.7/Kep.804-Kesra/2003 tentang Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang ditetapkan pada 30 November 2024.

Berdasarkan aturan itu, UMK di Kota Bekasi jadi yang tertinggi dengan kenaikan sebesar 3,59 persen. Disusul Kabupaten Karawang, meski hanya naik 1,58 persen. Sementara UMK di Kota Banjar jadi terendah, ditetapkan naik 3,61 persen.

Berikut besaran UMK 2024 di wilayah Jawa Barat:

1. Kota Bekasi jadi Rp5.343.430

2. Kabupaten Karawang jadi Rp5.257.834

3. Kabupaten Bekasi jadi Rp5.219.263

4. Kabupaten Purwakarta jadi Rp4.499.768

5. Kabupaten Subang jadi Rp3.294.485

6. Kota Depok jadi Rp4.878.612

7. Kota Bogor jadi Rp4.813.988

8. Kabupaten Bogor jadi Rp4.579.541

9. Kabupaten Sukabumi jadi Rp3.384.491

10. Kabupaten Cianjur jadi Rp2.915.102

11. Kota Sukabumi jadi Rp2.834.399

12. Kota Bandung jadi Rp4.209.309

13. Kota Cimahi jadi Rp3.627.880

14. Kabupaten Bandung Barat jadi Rp3.508.677

15. Kabupaten Sumedang jadi Rp3.504.308

16. Kabupaten Bandung jadi Rp3.504.308

17. Kabupaten Indramayu jadi Rp2.623.697

18. Kota Cirebon jadi Rp2.533.038

19. Kabupaten Cirebon jadi Rp2.517.730

20. Kabupaten Majalengka jadi Rp2.257.871

21. Kabupaten Kuningan jadi Rp2.074.666

22. Kota Tasikmalaya jadi Rp2.630.951

23. Kabupaten Tasikmalaya jadi Rp2.535.204

24.Kabupaten Garut jadi Rp2.186.437

25. Kabupaten Ciamis jadi Rp2.089.464

26. Kabupaten Pangandaran jadi Rp2.086.126

27. Kota Banjar jadi Rp2.070.192.