Tuntut Kenaikan UMK 24 Persen, Buruh Purwakarta Turun ke Jalan

28 Sep 2022, 21:45 WIB

dok Polres Purwakarta

Purwakarta, IDN Times - Ratusan pekerja kembali berunjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Rabu (28/9/2022). Mereka mengadukan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2022 yang tidak naik, diperburuk dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi beberapa waktu lalu.

“Berat bagi buruh, apalagi dengan kenaikan harga BBM itu semua harga-harga ikut naik. Sementara, UMK tahun ini tidak naik,” kata salah seorang koordinator aksi, Heru Marsudi, saat ditemui di sela aksinya.

Ia menyebutkan massa yang berasal dari berbagai serikat pekerja pada demonstrasi kali ini menuntut empat hal. Yang pertama adalah menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena dinilai telah menimbulkan gejolak harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang lainnya.

Tuntutan yang lain dari kaum buruh masih sama seperti unjuk rasa mereka belakangan ini. Yakni meminta pembatalan Undang-undang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaannya yang dinilai tidak memihak kepada kaum buruh.

1. Nilai UMK 2023 diusulkan sesuai kenaikan harga BBM

Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Untuk meredam gejolak di tengah masyarakat, Heru menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 24 persen sebagai solusi terbaik bagi kaum buruh. “(Nilai) kenaikan UMK 2023 itu (24 persen) setara dengan kenaikan nilai kenaikan BBM,” ujarnya beralasan.

Berkaca dari pengalaman penentuan UMK 2022 pada tahun lalu, rekomendasi para buruh yang disampaikan oleh bupati akhirnya ditolak karena tidak sesuai aturan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu, Gubernur Jawa Barat diminta merevisi surat keputusannya tentang UMK 2022.

2. Massa ditemui langsung bupati dan Ketua DPRD Purwakarta

Abdul Halim/IDN Times

Menurut pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa kali ini diisi dengan konvoi ratusan buruh di jalan protokol. Aksi tersebut sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Di sepanjang jalan menuju Kantor Bupati Purwakarta, perwakilan massa terus berorasi sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan mereka.

Setelah tiba di Kantor Bupati Purwakarta, massa pun kembali berorasi hingga akhirnya Bupati Anne Ratna Mustika dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menemui massa.

“Bupati dan DPRD memahami dan mendukung apa yang diperjuangkan oleh buruh,” kata Heru menyimpulkan sambutan Bupati dan Ketua DPRD Purwakarta.

3. Ratusan personel keamanan gabungan kawal aksi buruh

dok Polres Purwakarta

Sementara itu, ratusan personel gabungan dari polisi, tentara dan dinas terkait diterjunkan dalam pengamanan aksi buruh di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Purwakarta, kali ini. Aksi tersebut, menurut Kepala Polisi Resor Purwakarta Ajun Komisaris Besar Edwar Zulkarnain, berlangsung lancar dan tertib.

Melalui Kepala Bagian Operasi Komisaris Dadang Garnadi, jumlah personel gabungan yang diterjunkan mencapai 300 orang. "Dari jumlah personel yang diterjunkan di sejumlah titik (bertugas) untuk mengurai potensi kemacetan," ungkap Dadang.

4. Buruh nilai tak ada alasan lagi UMK 2023 tidak naik

Ilustrasi upah (IDN Times/Arief Rahmat)

Aksi buruh di Kabupaten Purwakarta tercatat sudah yang kedua kalinya setelah kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu. Pada aksi pertamanya, para buruh hanya ditemui bupati di kantornya, berbeda dengan aksi keduanya yang ditemui langsung di lokasi demo.

Menurut para buruh, kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi alasan pemerintah untuk ikut naikkan UMK 2023. “Dengan aturan apapun, secara logis, maka sudah sangat wajar apabila buruh di Purwakarta tahun depan naik upahnya,” kata koordinator aksi buruh saat itu, Wahyu Hidayat.