Tunjangan Perumahan Ketua DPRD Bandung Barat Capai Rp50,5 Juta per Bulan

Selain perumahan, DPRD Kabupaten Bandung Barat juga menerima tunjangan transportasi sebesar Rp17.400.000 dan tunjangan komunikasi senilai Rp14.700.000. Jika diakumulasi, total tunjangan yang diterima anggota DPRD bisa mencapai Rp75.629.000 per bulan. Angka ini belum termasuk tunjangan lain, baik yang melekat atau jenis tunjangan lainnya.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Sidhha menilai, tingginya gaji legislator ini membuat adanya disparitas dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di daerah.

"Kalau kita lihat anggaran di DPRD Bandung Barat atau dibeberapa daerah yang lain itu, angkanya kan fluktuatif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah untuk memberi tunjangan tersebut," katanya.

"Tapi ada kepatuhan di situ melihat situasi dan perekonomian. Ini terlalu jomplang atau disparitas antara DPRD dengan masyarakat di situ."

Menurut Arlan, meski pemberian tunjangan sah secara regulasi dan aturan, kajian idealitas dan kepatuhan terhadap konteks ekonomi masyarakat setempat tetaplah diperlukan. Apalagi, kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja.

"Jangan sampai seolah-olah ini hal biasa, karena sudah jelas itu hal besar bagi masyarakat. Jadi harus ada narasi yang masuk akal kepada publik. Tunjangan besar bisa diterima masyarakat kalau komunikasinya jelas," katanya.

Arlan menilai bahwa persoalan utama yang terjadi bukan hanya pada besar kecilnya tunjangan, tetapi ketimpangan antara kinerja dan penghargaan yang diterima.

"Kalau masih banyak jalan rusak, pendidikan belum memadai, dan pelayanan kesehatan buruk, lalu DPRD menerima tunjangan sebesar itu, tentu wajar masyarakat marah," ungkapnya.

Arlan menuturkan, untuk menilai apakah tunjangan itu layak atau tidak, perlu dilihat konteks daerah secara keseluruhan, termasuk efektivitas program pemerintah dan peran DPRD dalam pengawasan.

"Kalau semua program berjalan baik dan masyarakat merasa terlayani, maka besar kecil tunjangan bisa dimaklumi. Tapi jika tidak, maka itu jadi masalah besar," katanya.

Dia juga menyarankan DPRD agar tidak hanya mengandalkan aturan, tetapi juga aktif membangun komunikasi politik yang sehat dan terbuka.

"Publik itu bukan tidak paham. Mereka hanya ingin keadilan dan transparansi. Kalau dijelaskan dengan baik, mungkin mereka akan menerima, meskipun nilai tunjangannya besar," ujarnya.