Tuai Kontroversi, IHGMA Ajak Diskusi BPJPH Bahas Sertifikasi Produk Halal

Erick menuturkan para operasional hotel, tidak secara langsung melakukan proses produksi makanan yang bakal disajikan kepada tamu hotel. Maka dari itu, ia menekankan jika kewajiban sertifikasi halal tidak seharusnya menekankan kepada manajemen hotel, melainkan kepada pemasok bahan makanan.

"Hotel pada umumnya tidak melakukan penyembelihan hewan secara langsung, tetapi membeli bahan baku dari pemasok yang seharusnya telah memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu, seharusnya pemasok yang mendapatkan sertifikasi halal, sehingga hotel bisa memastikan bahan baku yang diterima sudah sesuai standar halal," jelasnya.

Lebih lanjut, Erick mengungkapkan bahwa IHGMA telah mengajukan permohonan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan BPJPH dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk mendukung implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 secara lebih efektif dan mencari solusi terbaik bagi industri perhotelan.

"Kami ingin memastikan bahwa hotel-hotel di Indonesia, yang menjual produk seperti alkohol juga tidak perlu sampai di labeli non halal karena undang undang tidak mengatur itu terkecuali makanan non halal maka restaurannya wajib menuliskan non halal

Namun begitu, Erick memastikan IHGMA menyatakan dukungannya terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

"Kami mendukung undang-undang ini dan berharap bisa terlibat dalam diskusi langsung untuk memastikan implementasi yang tepat di sektor perhotelan," kata dia.