Tol Menuju Bandung Terapkan Sistem Ganjil-Genap

Menurutnya, pemberlakukan sistem ganjil-genap dari akses tol bukan tanpa hambatan. Sebab untuk masuk ke Kota Bandung terdapat tiga akses tol, yaitu Buah Batu, Toha, dan Kopo, yang bersinggungan langsung dengan wilayah Kabupaten Bandung.

Pengecekan di tiga titik ini lebih sulit, karena belum diketahui apakah kendaraan yang masuk mengarah ke Kabupaten atau Kota Bandung. Selain itu, Dishub Jabar belum bisa memastikan akan ada pembatasan akses kendaraan yang masuk dari kabupaten Bandung, atau Bandung Barat.

"Cibereum, Cibiru, Ledeng, itu belum (dibatasi). Nanti akan dirapatkan, situasi personil dan perlengkapan belum memadai," ujar Asep.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna menuturkan, perwakilan dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP Bandung sudah melakukan komunikasi dengan jajaran kepolisian dari Polrestabes Bandung.

Hasilnya, ganjil genap diberlakukan bukan hanya di jalanan protokol dalam kota, melainkan juga akses masyarakat keluar masuk Bandung melalui pintu tol.

"Saya dengar seperti itu (akses tol dibatasi). Tapi laporan lengkapnya nanti saya tanya ke Dishub karena dapat laporan ini juga mendadak (rapatnya)," ujar Ema.

Ema pun kembali mengimbau warga Kota Bandung maupun wisatawan yang ingin berkunjung agar tetap menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas. Meski Kota Bandung sekarang masuk dalam level 3 pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), bukan berarti sudah aman dari kemungkinan terpapar virus corona (COVID-19).

Jangan sampai karena ada penurunan level masyarakat langsung seenaknya melakukan banyak aktivitas yang bisa menimbulkan penyebaran virus. Jika demikian, maka bukan tidak mungkin Kota Bandung kembali memasuki level 4 PPKM.

"Orang menganggap Bandung sudah biasa, ini belum. Walaupun penurunan level harus disyukuri, tapi bukan berarti jadi lepas kendali," ungkap Ema.

Maka, dia sangat setuju jika memang kepolisian akan menerapkan skema ganjil genap kembali akhir pekan ini.

Penerapan ganjil genap yang dilakukan Pemkot Bandung bekerja sama dengan Porlestabes Bandung pada 20-23 Agustus 2021 di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, berhasil menurunkan volume kendaraan cukup signifikan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Ricky Gustiadi menuturkan, sebagai gambaran volume kendaraan di Jalan Asia Afrika di hari-hari biasanya sebanyak 3.047 kendaraan per jam, turun menjadi 2.111 kendaraan per jam. Bahkan, sempat mencapai 710 kendaraan per jam.

Begitupun di Jalan Ir. H. Djuanda yang biasa dilewati 2.070 kendaraan per jam, menunjukan pengurangan menjadi 1.075 kendaraaan per jam. Dengan volume terendah mencapai 542 kendaraan perjam.

"Artinya diberlakukannya ganjil genap ini terjadi penurunan sekitar 50 persen. Lalu lintas menjadi lancar dan volumenya berkurang, kecepatan meningkat. Artinya efektif dan berhasil," ucap Ricky beberapa waktu lalu.

Selain menghitung dari rasio volume kendaraan, Dishub Kota Bandung juga turut menyurvei masyarakat selaku objek pengguna jalan selama pemberlakuan ganjil genap. Survei dilakukan terhadap pengendara mobil dan sepeda motor, lalu para ojek online, sopir angkutan penumpang dan angkutan barang, serta para pengunjung. Tak kurang dari 100 pengendara dari masing-masing lokasi pemberlakuan ganjil genap, baik Jalan Asia Afrika maupun Jalan Ir. H. Djuanda.

Di Jalan Asia Afrika, persentase terbesar jawaban responden memilih kebijakan pemberlakukan ganjil genap di waktu tertentu sebanyak 38 persen. Sebanyak 32 persen sepakat dengan penutupan jalan di waktu tertentu, dan 30 persen sisanya lebih memilih penyekatan dengan pemeriksaan dokumen.

Untuk Jalan Ir. H. Djuanda, sebanyak 58 persen responden juga sepakat dengan pemberlakuan ganjil genap di waktu tertentu. Dan 16 persen di antaranya memilih penyekatan dengan pemeriksaan dokumen. Sedangkan 14 persen responden setuju penutupan jalan di waktu terentu dan terdapat 12 persen yang memilih penutupan ruas jalan total.

"Kalau kita simpulkan keseluruhannya bahwa memang sebanyak 48 persen memilih pemberlakukan ganjil genap. Kemudian penutupan total 6 persen, penutupan jalan di waktu tertentu 23 persen, penyekatan dengan pemeriksaan dokumen perjalanan 23 persen," terangnya.