TNI AD Awasi Pemutaran Film Pesta Babi di Sukabumi, Tak Ada Pelarangan

Beny menegaskan, pengawasan yang dilakukan aparat bukan berarti melarang pemutaran film tersebut. Menurutnya, langkah itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Ia menyebut, setiap kegiatan yang berpotensi memicu gesekan sosial akan menjadi perhatian bersama seluruh unsur pemerintah daerah dan aparat keamanan.

“Tentunya hal-hal yang dapat memicu ataupun membuat tidak baik di wilayah itu pasti akan menjadi atensi kita bersama. Harapannya memang yang berada di wilayah kita ini ya dapat kondusif,” ujarnya.

Menurut Beny, koordinasi lintas sektor diperlukan agar isu yang berkembang tidak berubah menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat.

“Jadi intinya kalau memang ada hal yang dapat memicu hal-hal yang tidak baik di wilayah kami ini, ya, pasti itu akan kami berkolaborasi dengan yang lain sehingga itu tidak menjadi polemik di wilayah kita ini,” katanya.

Film Pesta Babi merupakan dokumenter produksi Ekspedisi Indonesia Baru yang mengangkat perjuangan masyarakat adat di wilayah selatan Papua Selatan menghadapi ekspansi industri dan proyek strategis nasional.

Dalam trailer yang diunggah di kanal YouTube Indonesia Baru, film tersebut memperlihatkan masuknya alat berat ke Papua untuk mendukung proyek pangan dan energi, seperti biodiesel sawit hingga bioetanol tebu. Kondisi itu digambarkan memicu keresahan masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada hutan dan tanah adat mereka.

Film ini juga menampilkan berbagai bentuk penolakan warga, mulai dari pemasangan palang adat, salib raksasa, hingga munculnya Gerakan Salib Merah sebagai simbol perlawanan terhadap perusahaan dan militer yang masuk ke wilayah adat.

Lewat simbol tradisi pesta babi, dokumenter itu mencoba menggambarkan eratnya hubungan masyarakat Papua dengan alam serta kekhawatiran mereka terhadap ancaman hilangnya ruang hidup dan identitas budaya.

Sebelumnya, pemutaran film Pesta Babi di sejumlah daerah sempat menimbulkan polemik. Salah satunya terjadi di Ternate saat acara nonton bareng di Universitas Khairun dibubarkan aparat TNI dan petugas keamanan kampus.

Selain itu, pemutaran dan diskusi film yang digelar Society of Indonesian Environmental Journalists bersama Aliansi Jurnalis Independen Kota Ternate juga sempat dihentikan aparat. Saat itu, film tersebut dinilai mengandung unsur provokatif.