Titip Siswa di PPDB, Badan Kehormatan Beri Sanksi Anggota DPRD Jabar

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, HM Dadang Supriatna mengaku mendapatkan titipan dari orang tua murid terkait surat rekomendasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020 di SMK Negeri 4 Bandung. Pengakuan itu menyusul adanya dugaan pelanggaran PPDB bahwa Dadang memberikan rekomendasi seorang siswa untuk diterima di SMK Negeri 4 Bandung. 

Menurut Dadang, setelah orang tua murid tersebut meminta bantuannya, ia kemudian menjelaskan bahwa saat ini sistem PPDB sudah dilakukan secara daring atau online. Menurutnya, surat tersebut hanya rekomendasi pada pihak sekolah saja, bukan meminta sekolah untuk menerima sang siswa.

Hal ini bermula saat Rahmat yang hendak sarapan pagi di sebuah hotel tapi tidak menggunakan masker. Pelayan hotel yang mematuhi protokol kesehatan memintanya untuk duduk di kursi yang agak berjauhan dengan tamu lain.

Semua makanan pun diantarkan untuk menghindari kontak fisik. Masalah datang ketika Rahmat meminta minum namun tidak direspon secara cepat. Sang sopir yang datang terlambat pun akhirnya terlibat cekcok hingga akhirnya terjadi pemukulan.

Ketua BK DPRD Jabar Hasbullah mengatakan kedua anggota dewan sudah dimintai keterangan pada Selasa (30/6/2020). Selama dua jam, mereka menjelaskan semua kronologis yang terjadi.

"Dadang Supriatna, anggota Komisi V DPRD Jabar yang berkaitan dengan rekomendasi sekolah PPDB. Yang bersangkutan juga sudah meminta maaf kepada kita dan meminta maaf secara terbuka di media," ujar dia di Gedung DPRD Jabar, Selasa (30/6) sore. 

Ia menjelaskan, surat rekomendasi yang ia kirim bodong meski berlogo DPRD Jabar. Di sisi lain, sistem PPDB yang sudah menggunakan sistem daring (online) secara otomatis menggugurkan upaya rekomendasi.

“Yang bersangkutan kita berikan teguran secara lisan. Ini murni karena ada ketidaktahuan beliau," kata Hasbullah.

Sedangkan untuk Rahmat Hidayat Djati tetap diberikan sanksi teguran tulisan meskipun yang melakukan pemukulan adalah supirnya. sedangkan proses hukum yang ada di kepolisian masih berlanjut.

BK DPRD Jabar tidak bisa mengintervensi proses hukum yang menjerat sopir anggota dewan tersebut. "Saya serahkan semuanya kepada pihak hukum, kami hanya bisa masuk ke tataran kode etik. Karena peristiwa ini viral, meski tidak ada aduan yang masuk. Kami dari BK merasa perlu ada sikap dari BK secara kelembagaan," pungkasnya.