Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Pertanyakan DPT Ganda di Majalengka

Ketua tim pemenangan kabupaten Majalengka untuk pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, HM Irwan Suryanto menyebutkan, temuan BPN soal adanya 13.017 DPT di Kabupaten Majalengka yang tidak wajar bukan merupakan langkah deligitimasi penyelenggara pemilu, melainkan langkah koreksi bersama.

Irwan mengajak, koalisi partai pendukung Prabowo-Sandi di Majalengka untuk tidak menerima salinan DPT yang nantinya diberikan oleh KPU Kabupaten Majalengka. Selain itu, Irwan juga masih menunggu DPT hasil perbaikan (DPTHP) yang dikeluarkan oleh KPU yang rencana semula dikeluarkan 23 Maret 2019, lalu.

"Kita jangan terima dulu DPT dari KPU kalau belum diperbaiki. Jadi mohon dipahami, kami membantu agar pemilu demokratis. Ini, kepentingan semua kok, bahkan seluruh warga," ujarnya.

Irwan menjelaskan, BPN menemukan data tak wajar itu melalui penyisiran digital yang dilakukan Tim IT BPN pusat. Temuan DPT tak wajar itu terbagi menjadi sejumlah kategori, misalnya ganda, berusia tak wajar, hingga tiga tanggal kelahiran yang sama. 

Lebih lanjut Irwan menjelaskan, di kabupaten Majalengka ditemukan 13017 data tak wajar yang masuk DPT dengan rincian usia kurang dari 17 tahun sebanyak 12 orang, usia diatas 90 tahun ada 1468 orang, tanggal lahir sama 1 Januari 1291, tanggal lahir 1 Juli 9868 orang, dan tanggal lahir 1 Desember 378 orang.

“Kalau di ambil sampel secara random, setiap TPS misalnya kan paling banyak salah tiga orang. Sedangkan ini hamper ribuan, jelas tidak masuk akal. Pokonya saya mengajak pada para parpol pengusung Prabowo-Sandi untuk tidak menerima DPT tersebut sebelum dilakukan pencocokan dan penelitian ulang oleh KPU,” tandasnya.

Irwan juga menyayangkan, selama ini dana untuk pemilu ratusan triliyun. Seharusnya dana tersebut bisa digunakan dengan baik oleh penyelenggara pemilu. Karena menurutnya, anggaran sebesar itu bersumber dari uang rakyat, sehingga rakyat juga harus mendapat keuntungan dengan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Anggota komisi I DPRD Majalengka, Didin Rolani mengatakan, akan segera memanggil seluruh stakeholder diantaranya Disdukcapil, KPU dan  Bawaslu terkait persoalan tersebut.

Menurut Didin, selama ini setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Disdukcapil, pihak Disdukcapil selalu memberikan penjelasan kalau masalah data ganda dan lainnya bisa diselesaikan.

Didin menjelaskan, dugaan DPT ganda itu berupa jumlah pemilih yang lahir pada tiga tanggal, yaitu 31 Desember, 1 Januari, dan 1 Juli. “Secepatnya akan kita panggil untuk dimintai keterangan, paling awal April soalnya tidak ada lagi waktu sebelum hari pemungutan suara,” ujar politisi PAN tersebut.

Kordiv Pengawasan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga Bawaslu kabupaten Majalengka, Dede Sukmayadi mengatakan, sebenarnya, Bawaslu sudah menindaklanjuti terkait temuan badan pemenangan nasional (BPN) Prabowo-Sandi tekait temuan data ganda DPT pemilu di Majalengka.

Dede menjelaskan, malahan pihaknya sudah melakukan verifikasi faktual temuan tersebut baik ke KPU Majalengka maupun ke masyarakat. Bawaslu sudah membuat surat rekomendasi dan meminta penjelasan dari KPU, namun hingga sekarang, surat tersebut belum juga mendapat jawaban.

“Memang ini sempat mengemuka di acara ILC, dan kita juga sudah kroscek di lapangan, karena waktu itu kita mendapat sorotan dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Rabu (27/3).

Menurut Dede, di Desa Ciranca dan di Kelurahan Cicurug terdapat satu KK yang didalamnya ada beberapa orang, namun jumlahnya tidak mencapai ribuan seperti yang disebutkan dalam acara sebuah televisi nasional tersebut. Hanya saja, waktu itu, ketika konfirmasi ke KPU beralasan katanya itu salah input di sidalih (Sistem pemutahiran data pemilih).

“Sementara untuk Ciranca, bukti-buktinya, berita acara dan lainnya ada di kita. Memang ada temuan, dan waktu itu kita sudah sampaikan, Kemungkinan waktu itu PPK tidak memperbaiki data tersebut, itu kelalaian dari pihak KPU,” tandasnya.

Ada kecenderungan kelalaian dari KPU ketika menginput data manual ke sidalih, karena menurutnya sesuai amanat undang-undang, data harus diinput ke program Sidalih. Ternyata ketika diinput, meskipun kita memasukan nomor sembarangan tanpa NIK yang lengkap, data itu masuk ke sistem.

“Posisi pada waktu itu, KPU beralasan karena dikejar deadline dan akan diplenokan dan harus sinkron dengan sidalih, sehingga terkesan salah menginput data, yang penting sinkron aja dulu” tandasnya.

Terkait usia yang dibawah 17 tahun dan ada data pemilih yang usia di atas 90 tahun itu jumlahnya ribuan. Setelah Bawaslu sinkronkan, dan selanjutnya merekomendasikan kembali ke KPU untuk segera di lakukan verifikasi factual dan diperbaiki.

“Saya tegaskan kembali kemarin ketika pleno DPTb dan DPK meminta dua rekomendasi temuan tersebut sampai saat ini belum ada jawaban. Entah karena kesibukan KPU atau gimana saya kurang tahu, yang jelas belum ada jawaban hingga sekarang,” ujarnya.

Ketua KPU Majalengka Agus Syuhada mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada pihak yang mengkritisi data pemilih.

Agus meminta pihak tersebut silahkan untuk datang ke KPU sambil membawa data versi mereka yang nanti akan dicocokkan.

"Silahkan datang ke kita,  nanti kita sinkronkan bersama, agar permasalahan ini clear tidak ada keraguan lagi," ujarnya.

Agus juga menambahkan, pihaknya sudah menindaklanjuti data adminduk ganda yang dirilis oleh salah satu paslon yang selama ini dikeluhkan.

"Kita sudah tindaklanjuti, seperti Di desa Dirancang kecamatan Malausma, cuma untuk di kelurahan Babakan Jawa dan Cicurug itu Nomor KK ganda langsung 1.825 itu didatangi by name by adres. Tadinya ada kekeliruan dalam ekspor dari sicoklit dan sidalih. Itu hanya sistem di Jabar yang tadinya untuk membantu mempermudah input data," tandasnya.