Terseret Kasus ACT, Wagub Jabar Bela Pesantren di Tasikmalaya

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa pesantren yang telah didanai ACT itu diharapkan tidak menjadi korban dari para tersangka kasus ini. Menurutnya, pemerintah harus bisa selamat daripada aset ACT itu sendiri.

"Terutama santri, justru umat atau pemerintah harus bisa selamatkan aset ACT seandainya ada keputusan lain dari pemerintah soal ACT ini. Atau bisa ditindak bagaimana kan lah, sesuai aturan," ujar Uu, Selasa (26/7/2022).

Selain itu, Uu meminta agar aparat hukum bisa memberikan keadilan seadil-adilnya. Uu berharap Pesantren Peradaban Tasikmalaya tidak dibekukan dan lebih baik diberikan pembinaan agar santri tidak menjadi korban dalam kasus ini.

"Aset pesantren (sebaiknya) tidak dibekukan apalagi dibubarkan, kalau perlu pesantren tersebut diserahkan pada MUI untuk dibina, atau ke Kemenag dikelola dengan baik supaya pesantren tersebut tidak bermasalah," ungkapnya.

Seandainya ada paham atau kegiatan yang bertentangan dengan aturan daripada Pesantren Peradaban Tasikmalaya, Uu menjelaskan, aparat penegak hukum bisa lebih fokus ke kasus dari para petinggi ACT itu sendiri.

"Jangan sampai ACT sudah ada tersangka, pesantren dibekukan atau dibubarkan, akhirnya santri jadi korban dan pesantren tidak bermanfaat," ucapanya.

Sementara, Uu mengatakan, saat ini kehadiran pesantren dibutuhkan untuk meningkatkan keimanan dan takwa di masyarakat. Sehingga, pesantren yang sudah menjadi korban itu tidak turut dinonaktifkan.

"Tapi kalau pun perlu ada sedikit perubahan manajemen, tapi itu jika ada masalah di pengurusannya. Kalau tidak dimasalahkan orang tersebut melanjutkan saja," katanya.

Uu menambahkan, membuat pesantren itu tidak mudah, uang untuk pembangunan juga tergolong tidak sedikit. Oleh karena itu, Uu minta Pesantren Peradaban Tasikmalaya jangan dinonaktifkan, tapi diberikan pembina.

"Buat pesantren selain itu butuh dana pembangunan, kemudian butuh kemampuan manejerial, gak gampang. Jadi mohon tidak dibubarkan atau dibekukan kalau perusahaan kembali pada aturan yang ada," katanya.