Tersangka Dana Hibah Pramuka Bandung Berencana Mengajukan Eksepsi

Eddy Marwoto, Dodi Ridwansyah dan Deni Nurhadiana Hadimin diwakili pengacaranya, Rizki Dris Muliyana menyampaikan, secara aturan, dana hibah untuk lembaga kemasyarakatan atau lembaga yang lain masih diperbolehkan jika diperuntukkan buat membayar honor pengurusnya.

"Kami beranggapan bahwa ada azas yang sebetulnya diperbolehkan dalam aturan mekanisme honor representative itu. Namun pandangan penyidik bahwa honor ini dianggap bersifat melawan hukum," katanya, Selasa (24/6/2025).

Rizki menyadari belum ada regulasi yang kuat untuk masalah honor dalam penggunaan dana hibah. Tapi seharusnya kata dia, penggunaan dana hibah itu bisa dilihat contohnya dalam proses penyaluran dana bagi KPU maupun Bawaslu saat masa Pilkada.

"Mereka juga mendapatkan hibah dari pemerintah daerah, hal ini tidak jauh berbeda. Di aturan sendiri, menurut pandangan kita sebagai PH, bahwa itu sah-sah saja. Karena bentuk dari sebuah hibah itu diperbolehkan untuk honor kepada seseorang maupun non-ASN," ujarnya.

Rizki menyebut, Kejati Jabar menjerat kliennya karena telah membuat kerugian negara sebesar Rp1,5 miliar. Namun, dia mengklaim, selama penggunaan dana hibah itu, belum pernah ada pernyataan dari lembaga pemeriksaan keuangan yang mengarah kepada kerugian negara.

"Pada waktu itu, kalau tidak salah ya, ada (pemeriksaan keuangan), tapi bukan audit investigatif. Jadi sampling pada saat waktu itu, pernah ada ya, dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)," ucapnya.

"Jadi mungkin nanti di persidangan akan diungkap hasil audit mereka seperti apa. Sampai detik ini belum ada pernyataan BPKP maupun dari APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) menyatakan bahwa ada kerugian negara," jelas Rizki.

Meski tidak berencana melayangkan gugatan praperadilan, Rizki menyatakan bakal menyiapkan perlawanan atas kasus yang menjerat kliennya. Rencananya, Eddy Marwoto cs nantinya bakal menyiapkan nota keberatan atau eksepsi setelah kasus ini masuk dalam tahap persidangan.

"Praperadilan enggak, kami rencananya menyiapkan eksepsi. Karena itu tadi, secara aturan (honor representatif di kasus hibah Pramuka) secara aturannya belum tertulis. Tidak secara gamblang mengenai bahwa terkait honor hibah itu sendiri, dan itu belum diatur," kata dia.