Terima Suap Meikarta, Bupati Bekasi Dua Periode Kapok Berpolitik

Kepada Jaksa KPK, Neneng mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri sebagai kepala daerah kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, hingga persidangan atas kasusnya digelar, Neneng tak kunjung menerima surat balasan dari Kemendagri.

"Saya sudah mengundurkan diri tapi SK (surat keputusan) belum diterima," kata Neneng, di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (10/4).

Setelah mendengar penjelasan itu, Jaksa KPK lantas mengajukan pertanyaan lain terkait pengalamannya sebagai kepala daerah Kabupaten Bekasi. “Apakah mau kembali menjabat di dunia politik?” tanya Jaksa KPK.

Neneng pun menjawab tanpa ragu: “Tidak ingin. Sangat besar (Rasa bersalah). Intinya saya merasa bersalah,” kata dia.

Neneng merupakan wanita pertama yang menjadi Bupati Bekasi. Ia menggantikan posisi Sa’duddin yang merupakan kepala daerah Kabupaten Bekasi masa jabatan 2007-2012.

Karier Neneng bisa dibilang kinclong dalam masa jabatan 2012-2017. Setelah lima tahun berlangsung, ia kembali terpilih untuk Bupati Bekasi periode 2017-2022.

Namun di tengah jalan, tepatnya pada Oktober 2008, Neneng ditangkap KPK karena terlibat dalam penyuapan Meikarta, usaha milik Lippo. Bahkan, Neneng pun disebut sebagai penerima suap terbanyak yakni Rp10 miliar (Nominal yang Neneng akui di persidangan).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diganti Joko “Jokowi” Widodo. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan diganti oleh Ridwan Kamil. Berbagai pergantian itu dirasakan Neneng selama ia menjabat sebagai Bupati Bekasi.

Menjadi kepala daerah sudah menjadi ambisi Neneng sejak lama. Wanita kelahiran 23 Juli 1980 itu tak pernah ingkar dari haluan politik partai Golkar, yang ia bela sejak remaja.

Neneng mengembarai dunia politik dengan bertahap. Ia pernah mengemban beberapa jabatan seperti Ketua PDK Kosgoro Kabupaten Bekasi, Wakil Bendahara DPD Golkar Provinsi Jawa Barat, Bendahara KONI Kabupaten Bekasi, hingga Wakil Ketua Mapancas Jawa Barat.

Tak cukup itu, Neneng juga sempat menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014. Namun, pada 2012, ia keburu terpilih sebagai Bupati Bekasi.

Selain menjabat di instansi pemerintah, nama Neneng juga sempat tercatat sebagai Direktur Utama perusahaan swasta PT. Citra Sarana Karya. Perusahaan tersebut bergerak di bidang multi-jasa, mulai dari penyewaan mobil hingga penyedia tenaga outsourcing.

Apakah kasus suap yang melibatkannya akan menutup karier Neneng di panggung politik? Tak ada yang dapat menjawab selain waktu.