Terdampak Pasar Global, 18.815 Pekerja di Jabar Kena PHK Selama 2025

17 Jan 2026, 15:36 WIB

Azzis Zulkhairil

ilustrasi PHK (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Jumlah pekerja kena PHK di Jawa Barat mencapai 18.815 orang, dipengaruhi oleh sistem kerja kontrak jangka pendek dan ketergantungan pada pasar ekspor.
Struktur ketenagakerjaan di industri padat karya didominasi oleh skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), membuat pekerja rentan saat kontrak berakhir.
Wilayah dengan konsentrasi industri tinggi seperti Kabupaten Bogor dan Bekasi menjadi episentrum PHK, sementara Pemprov Jabar mencoba menggeser pusat pertumbuhan industri ke wilayah baru.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Kasus Pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat banyak terjadi di tahun 2025. Pemerintah provinsi mencatat beberapa faktor penyebab para pekerja kena PHK, mulai dari sistem kerja kontrak jangka pendek dan masih ketergantungan pada pasar ekspor.

Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang tercatat mengalami PHK di Jawa Barat mencapai 18.815 orang, merujuk pada kepesertaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, Firman Desa menegaskan, tingginya angka PHK tidak bisa dilepaskan dari konsentrasi industri yang sangat besar di Jabar.

“Kalau dilihat dari satu data kementerian, PHK sepanjang tahun 2025 di Jawa Barat itu 18.815 orang. Memang kalau dilihat dari angka tersebut bisa dibilang wajar, karena Jawa Barat itu provinsi dengan jumlah industri terbesar di Indonesia,” ujar Firman dikutip Sabtu (17/1/2026).

1. PKW menjadi salah satu faktor banyaknya PHK di Jabar

ilustrasi PHK menganggur (vecteezy.com/Titiwoot Weerawong)

Firman menjelaskan, struktur ketenagakerjaan di industri padat karya masih didominasi oleh skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Langkah itu membuat pekerja berada pada posisi rentan ketika kontrak kerja berakhir dan tidak diperpanjang.

"Kebanyakan perusahaan itu mempekerjakan dengan cara PKWT atau kontrak. Pada saat kontrak habis, itu jadilah pemutusan hubungan kerja atau PHK," ucapnya.

Fluktuasi permintaan global, dikatakan Firman turut menjadi penyebab terjadinya PHK, karena Industri garmen, tekstil, dan alas kaki yang memang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Barat sangat bergantung pada pesanan ekspor.

Dengan begitu, ketika perekonomian global melambat, dampaknya langsung terasa di lini produksi hingga tenaga kerja.

"Orderan dari industri padat karya sangat tergantung pada ekspor. Ini juga tergantung pada perekonomian global. Pada saat permintaan menurun, perusahaan akan menahan memperpanjang kontrak atau merekrut pekerja," tuturnya.

2. Banyak industri baru hadir di Jabar

ilustrasi industri tekstil (pexels.com/Digital Buggu)

Adapun wilayah dengan konsentrasi industri tinggi seperti Kabupaten Bogor dan Bekasi tercatat menjadi episentrum PHK. Selain itu, Firman mengungkapkan, Kabupaten Garut juga mengalami tekanan serupa, dengan sedikitnya dua ribu pekerja kehilangan pekerjaan dalam satu kasus besar pada penghujung 2025.

Sementara, Pemprov Jabar mencoba menggeser pusat pertumbuhan industri ke wilayah baru. Masuknya sejumlah pabrik ke daerah seperti Majalengka dan Indramayu diharapkan menjadi bantalan penyerapan tenaga kerja.

"Di Indramayu ada dua pabrik besar alas kaki yang masuk. Potensinya bisa menyerap 15-25 ribu tenaga kerja," katanya.

3. Sarankan rekrutmen dilakukan secara daring

ilustrasi PHK (IDN Times/Aditya Pratama)

Lebih lanjut, Firman menambahkan, Pemprov Jabar pun kini mencoba menghilangkan praktik kecurangan lowongan pekerjaan orang dalam perusahaan dengan mendorong perusahaan untuk membuka rekrutmen melalui aplikasi Nyari Gawe.

"Dan yang pasti arahan Pak Gubernur, rekrutmen ini dihindari secara offline. Maksudnya rekrutmen ini sebaiknya dilakukan secara online untuk menghindari kejadian percaloan dan lainnya," kata dia.