Telan Anggaran Rp15,8 Miliar, Pembangunan Plaza Gedung Sate Dimulai

Berdasarkan keterangan resmi Biro Umum Setda Pemprov Jabar kepada Humas Jabar, tujuan penataan untuk memperkuat fungsi Gedung Sate sebagai simbol pusat pemerintahan daerah.

Sementara, Kepala Dinas Komunikaso dan Informatika Jabar Mas Adi Komar menegaskan, penataan Gedung Sate akan dilaksanakan pada 8 April 2026 hingga 6 Agustus 2026.

"Penataan kawasan dilakukan dengan mengembalikan poros Gedung Sate–Jalan Diponegoro–Lapangan Gasibu sebagai sumbu utama yang merepresentasikan identitas pemerintahan Provinsi Jawa Barat sekaligus menegaskan peran Gedung Sate sebagai pusat (center point) Jawa Barat," kata Adi belum lama ini.

Selain memperkuat simbol pemerintahan Jabar, kawasan terintegrasi ini diarahkan menjadi ruang publik yang mampu merepresentasikan nilai dan budaya Jawa Barat dalam satu kesatuan yang utuh. Hal itu diwujudkan melalui penataan konsep desain kawasan, pedestrian/akses pejalan kaki, serta elemen ruang terbuka publik lainnya.

"Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga mendorong integrasi antara halaman Gedung Sate dan Lapangan Gasibu guna menciptakan ruang terbuka publik yang nyaman, inklusif, dan ramah bagi pejalan kaki," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady mengatakan, berdasarkan informasi yang ia dapatkan rencana ini belum pernah dibahas sebelumnya dengan DPRD. Dia pun tidak mengetahui secara jelas rencana tersebut akan dijalankan seperti apa.

"Itu wacana ya, satu, yang kedua, secara spesifik dibahas di Komisi IV belum pernah. Saya tidak tahu apakah itu kemudian disampaikan di pimpinan atau di mana, saya tidak tahu yang pasti secara spesifik belum pernah di Komisi IV," ujar Daddy, Selasa (14/4/2026).

Menurut Daddy, rencana ini ada baiknya harus dibahas bersama dengan DPRD Provinsi Jabar karena menyangkut dengan estetika dari Gedung Sate yang merupakan ikon penting untuk Jawa Barat.

"Kami berharap tentu ada satu selain mekanisme, ada sinkronisasi. Karena kaitannya dengan estetika yang pasti Gedung Sate adalah salah satu heritage. Jadi harus dipikirkan soal unsur itu yang paling utama," katanya.

Legislatif, kata Daddy juga perlu mengetahui anggaran yang akan digunakan seperti apa, karena selama ini untuk Plaza Gedung Sate ini belum pernah dibahas secara pasti termasuk dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

"Kemudian bagian lainnya saya kira soal anggaran kemarin tuh sempat menyebut angka Rp15 miliar, enggak tahu juga nih karena belum belum detail di Komisi IV bicara soal itu," kata dia.

Dalam perencanaan proyek pemerintah termasuk rencana Plaza Gedung Sate, Daddy menjelaskan, tentunya harus sudah ada Detail Engineering Design (DED), dan itu legislatif perlu mengetahuinya.

"Kalau saya gini sederhananya, satu, kan harus ada DED lebih dulu, yang kedua soal tata urut pembahasan anggaran lah tertib anggaran lah," katanya.

"Yang ketiga, dia tetap bisa di tahun ini tapi mungkin di perubahan, tidak di murni marena seingat saya sekali lagi seingat saya di Komisi IV belum pernah ada pembahasan serius soal ini," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi memiliki keinginan untuk menggeser pusat upacara Hari Kemerdekaan dari Lapangan Gasibu ke halaman depan Gedung Sate. Hal ini disampaikan seusai upacara HUT ke-80 RI, 17 Agustus 2025 lalu.

Menurut Dedi, selama ini Lapangan Gasibu dan Gedung Sate seperti terpisah, dan latar belakang kegiatan di Gasibu justru didominasi bangunan komersial di sekitarnya.

"Saya lihat hari ini kok terpisah banget antara Gasibu dan Gedung Satenya misah. Tapi Gedung Satenya tidak menjadi sentral dari upacara. Bahkan begitu bendera di atas berkibar, di samping benderanya Hotel Pullman, itu kan penting," katanya.