Tebus Ijazah! Pemprov Jabar Gelontorkan Rp600 Miliar ke Sekolah Swasta
Intinya sih...
Pemprov Jabar menggelontorkan Rp600 miliar untuk sekolah swasta melalui program BPMU.
Dengan bantuan ini, sekolah swasta diharuskan menyerahkan ijazah kepada penunggak iuran sekolah.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menilai anggaran BPMU untuk sekolah swasta tahun 2025 turun dibanding tahun sebelumnya.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp600 miliar untuk sekolah-sekolah swasta di Jabar. Anggaran ini digelontorkan untuk program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
Dengan adanya bantuan tersebut, sekolah-sekolah swasta di Jabar tidak lagi mempunyai alasan untuk menahan ijazah para siswanya yang menunggak pembayaran iuran sekolah.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, sekolah swasta diharuskan segera menyerahkan ijazah kepada para penunggak iuran sekolah.
"Dan saya sudah mendapat informasi tadi malam, hampir Rp600 miliar pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menurunkan anggaran untuk sekolah-sekolah swasta melalui program BPMU," kata Dedi, Sabtu (5/7/2025).
1. Setengah utang sudah dibayarkan
Dedi menyampaikan, berdasarkan data yang ada utang masyarakat terhadap ijazah yang masih ditahan di sekolah swasta itu mencapai Rp1,2 triliun. Dengan turunnya anggaran tersebut, maka dipastikan setengah permasalahan mengenai penahanan ijazah terselesaikan.
"Sehingga mungkin kalau berdasar hitungan utang masyarakat terhadap ijazah yang masih ditahan itu Rp1,2 triliun. Iurannya yang belum dibayar beberapa tahun yang lalu, sebesar Rp1,2 triliun. Kalau Rp600 miliar sudah diturunkan uangnya, berarti setengahnya sudah terbayar," katanya.
2. Janji harus ditepati
Langkah penyaluran anggaran melalui program BPMU ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menyelesaikan berbagai problema pendidikan yang ada di Jawa Barat.
"Sekolah-sekolah yang menerima dana BPMU memiliki janji atau komitmen untuk tidak menahan ijazah. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Saya ucapkan juga terima kasih pada seluruh warga yang membayar pajak pada pemerintah dan pajak-pajak yang dibayarkan insya Allah akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat," kata dia.
3. Rumor pemotongan BPMU sebelumnya dibahas alot di legislatif
Pernyataan Gubernur ini sekaligus menjawab penilaian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah. Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi memangkas anggaran BPMU untuk sekolah swasta pada tahun 2025.
Maulana menilai, kebijakan ini sangat ironis mengingat Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan target peningkatan indikator pendidikan. Target rata-rata lama sekolah (RLS) Jabar tahun 2025 naik dari 8,87 menjadi 9,16 tahun, sementara harapan lama sekolah (HLS) naik dari 12,80 menjadi 12,82 tahun.
Menurutnya, data menunjukkan, anggaran BPMU untuk sekolah swasta tahun 2025 justru turun dibanding 2024. Di tahun itu, kata dia, BPMU untuk SMA, SMK, dan SLB swasta mencapai Rp595,6 miliar, namun pada 2025 hanya dianggarkan Rp580 miliar dari usulan Rp623,8 miliar.
"Rinciannya, BPMU untuk SMA swasta Rp163,5 miliar, SMK Rp402,02 miliar, dan SLB Rp14,42 miliar. Sedangkan untuk Madrasah Aliyah (negeri dan swasta), dari pengajuan Rp120 miliar, hanya disetujui Rp100 miliar," ujarnya.
Dia menambahkan, penurunan ini berdampak pada besaran bantuan per siswa. Pada 2024, bantuan per siswa bisa mencapai Rp600 ribu, namun di 2025 turun menjadi sekitar Rp562.435.
"Rinciannya, sebanyak 301.514 siswa SMA swasta masing-masing menerima Rp542.444, sebanyak 708.862 siswa SMK masing-masing menerima Rp567.136, dan 20.854 siswa SLB masing-masing menerima Rp691.665 per siswa," katanya.