Tak Ingin UMK dan UMSK Dihapus, 3.000 Buruh Jabar Bakal Gelar Aksi

Selain berunjuk rasa di depan Gedung Sate, ribuan buruh ini juga berencana menggelar aksi di depan kantor Disnakertrans Jabar. Buruh akan melayangkan sejumlah tuntutan, salah satunya mengenai kepastian UMK dan UMSK.

"Kami menolak UMP 2021 dengan alasan bahwa yang berlaku di Jawa Barat adalah UMK dan UMSK Jawa Barat tidak membutuhkan UMP," ujarnya.

Kemudian untuk UMK 2021 diharapkan adanya minimal kenaikan sebesar 8 persen dengan dasar pertimbangan kenaikan upah lima tahun terakhir sejak adanya PP 78 tahun 2015 rata-rata 5 persen.

Di sisi lain, KSPSI Jabar meminta ada surat keputusan terkait revisi UMSK di Kabuapten dan Kota Bekasi, serta Bogor. Alasannya, SK yang disampaikan gubernur tidak sesuai dengan rekomendasi dari kepala daerah.

Mereka memandang banyak poin yang dihapus serta berlakunya UMSK dalam keputusan gubernur, berdampak pada kenaikkan upah yang tidak sesuai. Pun terkait dengan UMSK Karawang pada 2020, sesuai rekomendasi dari Bupati seharusnya bisa dijalankan tapi tak sesuai.

"Kami minta seluruh poin yang disampaikan oleh bupati Karawang bisa disampaikan," ujarnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan pihaknya akan menggelar unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja pada Senin, (2/11/2020). Unjuk rasa akan dipusatkan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana, Jakarta.

"Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," kata Said Iqbal lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/10/2020).

Said Iqbal menjelaskan unjuk rasa ini juga akan diikuti sejumlah organisasi buruh, seperti KSPSI AGN, serta 32 federasi/konfederasi lainnya. Mereka akan menyerahkan berkas judicial review ke MK bersamaan dengan unjuk rasa, yakni pada 2 November 2020.

"Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 provinsi dan 200 kabupaten kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh," kata Said Iqbal.