Susul Kampus Lain, Universitas Majalengka Sampaikan Penyataan Sikap

07 Feb 2024, 18:00 WIB

Inin Nastain/ gerbang UNMA

Majalengka, IDN Times - Pernyataan sikap terkait kondisi politik saat ini, disampaikan civitas akademik dari Universitas Majalengka (UNMA) pada Rabu (7/2/2024). Sejumlah dosen di universitas itu menyampaikan beberapa pernyataan sebagai respons dari kondisi yang terjadi.

Pernyataan sikap sendiri dipimpinan Wakil Rektor 3 UNMA Engkos Koswara dan diikuti oleh sejumlah dosen di kampus itu.

"Jadi kampus dalam hal ini lembaga perguruan tinggi menyatakan sikap sebagai bentuk preventif, kiranya menjelang terlaksananya minggu tenang dan intinya menjelang pelaksanaan pemungutan suara di kabupaten Majalengka pada 14 Februari 2024," kata Engkos, dalam pernyataan sikapnya yang disampaikan di kampus UNMA

1. Civitas UNMA tekankan pentingnya kondusifitas

Inin Nastain IDN Times/ Pernyataan sikap sivitas UNMA

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, UNMA menilai perbedaan pilihan dalam Pemilu sebagai sesuatu yang lumrah. Engkos kondisi lumrah itu, sudah selayaknya tidak menjadi pemicu adanya perpecahan

"Baik pemilihan presiden maupun legislatif pasti akan ada perbedaan pilihan. Boleh berbeda, boleh berhadapan, boleh berpapasan, namun kami masyarakat kampus tidak menghendaki dalam dinamikanya, ada pergesekan, bertabrakan, apalagi berbenturan," kata dia.

Engkos menyebutkan, internal kampus diminta untuk ambil bagian dalam upaya menciptakan kondisi yang kondusif.

"Oleh karena itu mari bersama-sama menjaga. Wujudnya, setelah pulang kembali ke rumah masing-masing, semua dosen universitas Majalengka turut membantu menjaga kondusivitas pelaksanaan pemilu 2024," tuturnya.

"Itu esensi dari kami menyatakan sikap. Dan kami sampaikan semua pernyataan itu adalah bersifat universal, general tanpa bermaksud mendiskreditkan pihak mana pun juga," kata Engkos.

2. UNMA bahas pentingnya netralitas

Inin Nastain IDN Times/ Wakil Rektor 3 UNMA

Dalam pernyataan sikap itu, civitas UNMA juga mengingatkan pentingnya netralitas dari pejabat. Ia menegaskan, netralitas itu sudah menjadi keharusan, yang tertuang dalam sebuah aturan.

Kendati demikian, Engkos tidak menyebutkan pihak mana saja yang harus bersikap netral. Netralitas, kata dia, mutlak berlaku secara menyeluruh.

"Tadi pun telah disebut, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangannya. Wajib adanya netral yang tidak perlu kita membahas secara kasuistis," tegas dia.

"Karena kami memandang secara general. Hindari keberpihakan, hindari kecenderungan berpihak kepada salah satu paslon atau partai atau calon anggota dewan. Semua kita serahkan melalui mekanismenya, peraturan dan perundang-undangannya," tuturnya.

3. Penyataan sikap bukan karena "tuturut munding"

Para dosen dan guru besar Undip membawa spanduk untuk menyoroti sikap Presiden Jokowi akhir-akhir ini. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Engkos menegaskan, penyataan sikap itu disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral kampus sebagai lembaga pendidikan. Pernyataan sikap sendiri merupakan tanggung jawab moral dari forum dosen di UNMA.

"Kami bersepakat semua forum dosen. Bukan berati rubuh-rubuh gadang, bukan kabiranyah atau tuturut munding (ikut-ikutan). Karena memang dalam waktu yang sama, relatif waktu yang serempak mendesak maka bukan siapa yang lebih dulu menyatakan sikap," kata Engkos.

"Ini adalah bentuk, sekali lagi, tanggung jawab moral kami dari lingkungan pendidik dan masyarakat pendidikan," ujarnya.

Disinggung kabar adanya intervensi dari kalangan tertentu terhadap sikap kampus, Engkos menegaskan hal itu tidak terjadi di UNMA.

"Kami tidak ada istilah intervensi. Dunia pendidikan adalah dunia yang steril dari dinamika politik praktis. Sekali lagi ini adalah sebagai bentuk tanggungjawab moral," tuturnya.

Engkos mengaku, dalam perjalanannya memang ada komunikasi dengan pihak luar. Namun, dia memastikan tidak ada yang bisa mengintervensi sikap kampus.