Suara Presiden Mahasiswa Perempuan se-Indonesia di HUT RI Ke-72

Fatimah menilai, sejak perjuangan hingga Indonesia merdeka, sudah banyak kiprah perempuan yang berkontribusi terhadap bangsa. Bahkan, banyak kaum perempuan yang sudah menjadi tokoh di Indonesia.

"Berhenti menyebut perempuan tidak pantas menggapai cita-cita tinggi sesuai keinginannya. Sejatinya perempuan sudah berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur. Karena kasih sayang seorang perempuan terhadap anak bangsa," tambahnya.

Menurut Fatimah, hanya dengan satu perempuan sebuah infrastruktur bisa sangat berpengaruh. Selain itu, perempuan juga sangat besar pengaruhnya terhadap sistem dunia hingga saat ini. Karena itu, Ia meminta tidak ada lagi yang meremehkan kaum perempuan.

"Sumber kehidupan pada dunia ada kontribusi kaum perempuan. Setiap sisi banyak perempuan yang sudah berkontribusi pada bangsa dan dunia," katanya.

Selain itu, perempuan juga dikuatkan dengan fisik biologis yang sudah diamanahi tuhan saat ini. Perempuan diberikan hak untuk mengandung sebuah kehidupan. Hal tersebut dikatakan dia, merupakan maha karya tuhan yang sudah, bisa menciptakan kaki, tangan, kehidupan manusia.

"Poinnya di sini, ada kontribusi juga di kemerdekaan kita. Stop diskriminasi pada perempuan, stop kekerasan pada perempuan, stop pelecehan seksual pada perempuan dan apa pun yang hari ini perempuan tidak merasa keadilan," kata dia.

Selain Fatimah, sosok perempuan lainnya yang juga turut memberikan harapan pada HUT RI Ke-75, Wakil Presiden BEM Universitas Brawijaya (UB), Irma Istiqomah Muhidin mengatakan, masalah pendidikan di tengah pandemik virus corona, hingga kini masih butuh perhatian.

Menurut Irma, hal tersebut penting diperhatikan lantaran, selama pandemik corona, pendidikan harus tetap berjalan dan tidak bisa dikesampingkan.

"Kita tahu, pendidikan sebagai modal kita semua untuk ciptakan kebudayaan dan peradaban Indonesia, dan juga pendidikan merupakan pilar regenerasi bangsa," ujar Irma.

Selain masalah pendidikan, masalah berpendapat di muka umum juga kini seseorang diberanguskan oleh aksi teror. Hal tersebut terjadi dalam beberapa tahun ini.

"Momentum kemerdekaan ini menjadi refleksi kita dalam mewujudkan negara demokrasi dan menjamin kebebasan pendapat yang sudah dijamin dalam undang-undang," katanya.

"Pandemik COVID-19 ini sangat luar biasa dampaknya, pemerintah harus melakukan kerja- kerja strategis dan ekstra dan taktis dalam rangka menyelamatkan pilar kesehatan maupun ekonomi bangsa," tuturnya.

Sedangkan, Presiden Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA) Bali, Made Verayanti mengatakan, dalam perayaan HUT RI Ke-75 saat ini dibarengi dengan kondisi pandemik corona. Keadaan tersebut membuat dunia pendidikan berubah menjadi 180 derajat.

Kondisi pandemik saat ini sudah membuat dunia pendidikan menggunakan online. Untuk mengakses tersebut dibutuhkan uang untuk membeli kuota internet dan hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit.

"Sistem pendidikan sekarang 180 derajat berubah, di mana siswa belajar dari rumah dan mereka perlu kuota akses materi atau bertemu dengan guru virtual. Pemerintah diharapkan bisa berikan solusi untuk siswa seluruh Indonesia mendapatkan hak sama dalam pembelajaran," kata Vera.

Selain itu, masalah kesehatan, ia menjelaskan, sebelum adanya pandemi, pemerintah mengeluarkan salah satu alternatif dalam kesehatan yakni BPJS yang di mana BPJS ini berfungsi untuk membatu masyarakat yang tergolong menengah ke bawah. Namun, pada kenyataannya, jaminan kesehatan tersebut kini membebani masyarakat.

"Selama pandemi ini, banyak masyarakat di Bali khususnya susah membayar BPJS karena banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Kami berharap dari pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan untuk masalah ini yang di mana dapat membantu atau meringankan pembayaran BPJS ini," tuturnya.

Kemudian, sektor ekonomi pariwisata, di Bali sendiri, menurut Vera sangat terasa dampak dari pandemik virus corona. Banyak beberapa pegawai dari sektor tersebut terkena PHK oleh manajemen perusahaan.

"Masyarakat Bali banyak yang dirumahkan, di PHK atau hanya 15 hari kerja. Tentu ini juga perdampak pada perekonomian di Bali yang melorot jauh ke bawah," kata dia.

"Jadi di sini kami ingin adanya kebijakan atau gerakan dari pemerintah untuk pariwisata, khusunya di Bali," tambahnya.