Streaming Pornografi, Tujuh Orang Ditangkap di Banjaran

Kepolisian juga menelusuri wilayah yang dijadikan kantor atau tempat streaming pornografi tersebut. Akhirnya, polisi menemukan kantor tersebut di wilayah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Saat itu, polisi menemukan adanya aktivitas tindak pidana asusila atau pornografi, karena terdapat wanita yang tidak menggunakan busana.

"Diketahui pemilik agensi SNM berinisial DA dan MAE sebagai pengurus agensi tersebut dengan alamat kantor di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat," kata dia.

Sementara, Direktur Ditressiber Polda Jawa Barat, Kombes Resza Ramadiansah mengatakan, lima orang wanita lainnya yang berinisial JZ, ST, NS, AA, dan SDR, berperan sebagai talent atau host telanjang dan memenuhi keinginan para user di aplikasi berbayar yang digunakan.

"Dalam video call tersebut para talent sesuai dengan permintaan user atau pengguna ini, memperlihatkan bagian sensitif dari tubuhnya. Kemudian talent tersebut menerima koin yang dibayarkan atau didapatkan dari pelanggan atau user," kata Resza.

Resza mengatakan, para talent atau host tersebut wajib memenuhi target pendapatan sesuai yang telah ditentukan oleh agensi. Apabila tidak sesuai target, para host tersebut bakal dikenai sanksi berupa denda.

"Rata-rata pendapatannya per pekan baik talent maupun pengurus itu Rp1,5 juta sampai dengan Rp2,5 juta. Tapi tergantung ada yang dapat target ada yang tidak. Untuk merekrut host, untuk ketertarikan mungkin dari mulut ke mulut dan melihat promosi dari Instagram. Dan promosi streaming itu juga melalui media sosial Instagram," kata dia. 

Ia menambahkan, aplikasi streaming berbayar Hani tersebut merupakan media komunikasi. Namun hal tersebut telah disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana asusila atau pornografi.

"Jadi ini aplikasi biasa, aplikasi komunikasi biasa seperti yang lain mungkin teman-teman ada yang tau seperti Bigo, Tantan, dan sebagainya cuma ini disalahgunakan untuk melakukan pornografi yang sifatnya dikoordinir oleh agensi tersebut," ucap dia.

Para tersangka dinyatakan telah melanggar Pasal 45 ayat 1 juncto pasal 27 ayat 1 undang-undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang ITE, dan pasal 29 juncto pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP pidana dan atau pasal 56 KUHP pidana.

"Ancaman hukumannya undang-undang ITE yaitu paling lama diancam hukuman penjara enam tahun, dan maksimal denda sebesar Rp1 miliar. Sedangkan terkait dengan Undang-undang Pornografi, ancaman hukumannya yaitu maksimalnya 12 tahun penjara, dan denda maksimal Rp6 miliar," kata dia.