SPPG yang Sajikan MBG di Bawah Rp10 Ribu Akan Ditutup!

18 Des 2025, 16:13 WIB

Azzis Zulkhairil

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Intinya sih...

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi geram dengan SPPG yang menyediakan menu MBG di bawah Rp10 ribu.
Dedi menginstruksikan agar SPPG yang mencurangi harga sajian dalam satu ompreng MBG direkomendasikan untuk ditutup.
Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mencatat bahwa sebagian besar SPPG belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi geram mendengar masih adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah aturan Rp10 ribu. Dia pun menginstruksikan agar SPPG yang nakal akan ditutup.

Menurutnya, keputusan Rp10 ribu untuk menu MBG ini sudah diputuskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan telah disesuaikan dengan keuntungan dan biaya-biaya lainnya. Sehingga, jika ada SPPG yang mencari untung lebih, akan direkomendasikan untuk ditutup.

"Ya sudahlah, saya katakan SPPG yang gitu tutup saja," ujar Dedi di Gedung Sate, Kamis (18/12/2025).

1. Pemprov Jabar usulkan segera tutup SPPB bandel

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dedi menginstruksikan agar Satgas MBG di masing-masing kabupaten dan kota yang mendapatkan atau menemukan SPPG mencurangi harga sajian dalam satu ompreng MBG, agar direkomendasikan pada BGN untuk ditutup.

"Ngapain? Udah tutup saja, ngapain sih. Masa orang ngambil untungnya besar, jangan kegedean dong," kata dia.

2. Masih banyak SPPG belum memiliki SLHS di Jabar

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Untuk diketahui, belum semua SPPG di wilayah Provinsi Jawa Barat mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemprov Jabar mencatat jumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru sebanyak 836 dari total 3.603.

"SPPG telah memiliki sertifikat (SLHS) sebanyak 836 (23.62 persen), dan yang mengajukan 1.548 atau 57.27 persen," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, Selasa (16/12/2025).

Sementara itu SPPG di Jabar yang sudah melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Herman mengatakan, totalnya ada sebanyak 2.286 dapur, dan yang dinyatakan memenuhi syarat ada sebanyak 2.003 dapur. Artinya, masih ada ratusan dapur yang belum memenuhi persyaratan tersebut.

"Kemudian SPPG dilakukan pemeriksaan Laboratorium ada sebanyak 1.575 atau 44.50 persen. Tercatat juga penjamah pangan SPPG yang sudah dilatih ada 74.858," kata Herman.

3. Banyak juga SPPG yang tak kooperatif

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dalam perjalanannya, Herman mengungkapkan, rendahnya SPPG yang mengantongi SLHS terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya soal banyak yayasan yang belum mau mengajukan sertifikat tersebut.

"Selain itu, ditemukan juga masih ada SPPG yang kurang kooperatif dengan Dinkes Kabupaten dan Kota di Jabar," ucapnya.

Sementara itu salah satu orangtua siswa SDN di Jalan Lapangan Supratman, Kota Bandung melaporkan, menu MBG anaknya beberapa kali hanya buah lengkeng tiga biji, telur rebus dan juga roti potong. Menurutnya hal itu tidak sesuai dengan jumlah batas teredah harga menu MBG yakni Rp10 ribu.