Soal UMK, Ridwan Kamil Beri Surat Cinta pada Para Buruh Lewat Instagram

Dalam unggahan tersebut terbagi dalam enam halaman. Tiga halaman pertama berupa surat dan tiga halaman terakhir berupa sejumlah pemberitaan dan informasi inflasi. Berikut surat cinta di halaman pertama:

"MENJADI ADIL itu tidak mudah. Ini adalah nilai kepemimpinan paling sulit. Mudah diucapkan, tidak mudah untuk diterapkan. Adil juga relatif. Dalam mengurusi rumitnya pembangunan ini, seringkali sebuah keputusan, disebut adil bagi mereka yang ‘merasa dimenangkan’ dan sering disebut tidak adil bagi mereka yang 'merasa dikalahkan‘ oleh sebuah keputusan.

lnilah yang selalu terjadi setiap November. Bulan di mana upah buruh diputuskan. Selalu ada dinamika dari dua pihak, pihak pertama adalah buruh di pihak lain dunia usaha. Pemerintah mencoba adil dalam mengambil keputusan tapi setiap tahun situasinya selalu sama: Buruh merasa keputusan upah ilu “TERLALU RENDAH", pengusaha selalu merasa itu ‘TERLALU TINGGI'.

Sejak 2016-2019 kita melihat gelombang penutupan pabrik, relokasi hingga pengurangan tenaga kerja. Hati saya sedih membaca kajian sektor padat karya selama kurun waktu Iima tahun kurang lebih 83 ribu orang kehilangan hak atas pekerjaannya. Pemerintah dituding sebagai biang penyebab ketlka PHK besar-besaran dan tingginya angka pengangguran itu terjadi.

Karenanya, tahun ini demi rasa keadilan diputuskan melalui “surat edaran" bukan "surat keputusan penetapan” oleh Gubernur.

Berikut surat cinta Emil pada halaman kedua unggahan di Instagramnya;

"APA BEDANYA menetapkan UMK dengan Surat Keputusan Gubernur dengan melalui Surat Edaran Gubernur?

Jika UMP tetap polanya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu ditetapkan melalui SK Gubernur, banyak industri padat karya yang tidak sanggup, kolaps. Bukan hanya itu, industri akan kena pasal pidana walau ada instrumen penangguhan upah. Ancaman nyata ini yang membuat rata rata pemilik pabrik memutuskan menutup usahanya dan pindah ke provinsi lain atau ke Luar negeri. Lantas siapa yang dirugikan? Buruh, warga saya juga.

Dengan dibuatnya surat edaran (SE), maka industri yang mampu WAJIB mematuhi UMK yang diputuskan oleh WaIi kota/Bupati. Namun KHUSUS bagi industri padat karya yang tidak mampu diberi kesempatan untuk melakukan perundingan upah yang adil dengan buruhnya, dengan kewajiban upah HARUS tetap naik dari upah tahun 2019.

Jika disepakati, maka kenaikan upahnya walau di bawah UMK tidak akan kena pasal pidana. Pasal yang membuat mereka memutuskan untuk menutup usaha dan pindah. Jika ada usaha yang non padat karya berkilah tidak sanggup padahal mampu, tentulah kami akan beri sanksi sesuai hukum dan aturan perundang-undangan.

Kenapa Jateng dan Jatim bisa dengan Surat Keputusan? Itu karena di Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak memiliki industri padat karya sebanyak Jawa Barat. Karena rata-rata UMK lebih rendah dari Jawa Barat, maka disana tidak ada dinamika PHK besar besaran dari industri padat karya seperti Jawa Barat.

"Kami berharap hal ini bisa dipahami secara jernih oleh sebagian kalangan buruh yang masih menuntut harus keluar dalam bentuk SK bukan SEA Sebelum bersikeras soal SK mari kita semua bertanya, adakah solusi Iain dan simpati bagi rekan rekan buruh yang tiba tiba dirumahkan karena pabrik tutup? Adakah solusi lain dan simpati bagi rekan rekan anda yang belum punya skill untuk berkerja di industri hi-tech atau padal modal?

Dan jika memang masih dirasa tetap tidak adil. masih ada salu ruang yang bisa ditempuh yang GUGATAN HUKUM KE PENGADILAN. Kami akan mengikuti hasil keputusan akhir pengadilan jika hasilnya mengatakan bahwa logika “rasa adil" melalui Surat edaran ini dianggap melanggar hukum.

Maka kami kembalikan “Surat Edaran" pada “Surat Keputusan”, walau dengan resiko seliap tahun akan ada ribuan buruh di PHK oleh situasi ini.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami alasan rasional dan batin Iahirnya Surat Edaran ini. Niat kami ini mengurangi pindahnya usaha padat karya dan PHK besar besaran dan pengusaha TETAP WAJIB menaikkan upah UMK sesuai surat keputusan Wali kota/Bupati masing masing.

Di situasi yang tidak mudah ini. sesuai syariat, jika ada benturan maslahat dan mafsadat atau benturan kebaikan dan kejelekan, maka kila pilih keputusan yang dampak mafsadatnya paling kecil. ltulah esensi “Surat Edaran Gubernur". Dan sesungguhnya ‘idak ada niat sebutir pun, kami ingin menyusahkan hidup rakyat. Semoga surat ini bisa dipahami dengan jernih dan baik.

Salam cinta dan Hatur Nuhun.

Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat.

Atas unggahan ini, kolom komentar akun Instagram Ridwan Kamil ramai. Ada yang mendukung langkah ini, tapi ada juga yang tetap kesal dengan angka kenaikan UMK yang hanya berkisar di angka delapan persen.

Akun @oookky mengatakan, dari unggahan tersebut terlihat banyak pabrik tekstil tutup. Dan kenyataannya teman dari akun tersebut juga banyak yang dirumahkan dari perusahaan tekstil.

Kemudian ada tanggapan dari @adysuhaddi yang menyebut bahwa seharusnya bukan UMK yang dinaikkan , tetapi kenaikan gaji secara berkala. Karena kalau UMK yang naik gaji buruh baru bisa sama dengan buruh lama.

Sedangkan akun @mikie_maxx yang mengatakan kenaikan UMK tahun ini tidak sepadan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan kebutuhan ekonomi lainnya.