Bandung, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) memberikan tanggapan mengenai alokasi anggaran penyewaan helikopter oleh Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum.
Penyewaan ini terbongkar melalui sirup.lkpp.go.id. dalam keterangannya, anggaran sewa dilakukan sudah dari Februari hingga September 2021. Sedangkan, besarannya mencapai Rp75 juta setiap bulan dan jika ditotalkan mencapai Rp600 juta.
Cucu Sugyati, Ketua Komisi III DPRD Jabar mengatakan, dalam penanganan COVID-19 semua elemen terutama Pemprov Jabar seharusnya memiliki sense of crisis. Artinya, urusan yang lebih mendesak yang berkaitan dengan masyarakat harus diutamakan.
"Kalau lihat dari pembelanjaan itu masih belum urgent ya untuk sewa helikopter. Sebaiknya anggaran tersebut digunakan untuk hal-hal yang lebih penting, dibutuhkan, dan harus dibiayai," kata Cucu, Selasa (3/8/2021).
Meski begitu, Cucu bilang, anggaran dari sewa helikopter ini masih belum diketahui secara pasti. Ia mengusulkan, ada baiknya anggaran dialokasikan langsung untuk penanganan pandemik COVID-19.
"Apa yang menjadi rencana itu ya kita harus lihat juga. Yang pasti dalam kondisi situasi seperti ini, tentunya kita harus bijak menggunakan anggaran. Tapi secara pastinya saya belum tahu," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, penyewaan helikopter itu memang dilakukan oleh Pemprov Jabar. Ia menganggap bahwa sewa helikopter merupakan hal yang penting untuk mobilitas.
"Khusus masalah helikopter yang dianggarkan untuk operasional saya dengan sistem sewa ini yang pertama, kami sudah berpikir tentang efisiensi karena helikopter ini butuh, karena memang wilayah Jabar itu luas," ujar Uu melalui keterangan resminya, Selasa (3/8/2021).
Wilayah Jabar berbeda dengan provinsi lainnya. Uu bilang, ada 27 kota dan kabupaten, 5.312 desa dan ribuan kelurahan. Sehingga, mobilitas harus ditingkatkan guna merespon semua peristiwa di lokasi.
"Ini memerlukan kecepatan dan ketepatan di saat kita harus datang ke daerah karena ada beberapa daerah yang belum terkonektivitas dengan baik atau ada (lokasi) bencana yang datang ke wilayah tersebut dan yang lainnya," katanya.
Anggaran penyewaan helikopter sudah dilakukan Pemprov Jabar sejak Februari-September 2021. Uu mengatakan, untuk anggaran saat ini masih disimpan dalam dana cadangan. Adapun ke depannya dana akan dilakukan recofusing.
"Kalau tidak dipakai nanti jadi silpa, nanti dipakai pada perubahan yang akan datang atau penyusunan anggaran yang akan datang, ini bisa di-refocusing untuk kebutuhan yang lain," ungkapnya.
Uu menambahkan, Pemprov Jabar belum memiliki helikopter khusus untuk melakukan mobilitas ke luar daerah. Sehingga, salah satu langkah yang tempat yaitu dengan melakukan sewa pada pihak swasta.
"Maka ini lebih efisien dibandingkan dengan memiliki helikopter ini. Kalau ada masyarakat yang berkomentar, kita meminta maaf kepada masyarakat dan ini akan menjadi koreksi di masa yang akan datang," kata dia.